Pemerintah Bakal Uji Coba Digitalisasi Program Bansos, Bisa Hemat Anggaran Rp 14 Triliun Per Tahun

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

POLITIKAL.ID - Pemerintah berencana untuk memulai uji coba digitalisasi program bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur pada September 2025.

Uji coba ini menjadi proyek percontohan nasional sebelum diterapkan secara luas.

Digitalisasi bansos merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Demikian dijelaskan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai menghadiri Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menyebut, jika program bansos digital berjalan optimal, potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun per tahun.

Penghematan ini dihitung dari kemungkinan terhapusnya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Selama ini, penyaluran bansos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial, tetapi juga oleh sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan baru, seluruh proses akan diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional.

Dalam skema baru ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bagi warga yang tidak memiliki ponsel, pendaftaran bisa dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan perekaman biometrik.

Sistem akan secara otomatis memverifikasi data dan menentukan kelayakan penerima bansos.

Mensos juga mengapresiasi meningkatnya kesadaran warga. Semakin banyak masyarakat yang secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bansos karena merasa sudah tidak layak menerima bantuan.

“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya.

(*)