Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan sebesar 30 persen dana desa bisa digunakan untuk membayar pinjaman Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih apabila tidak mampu menutupi angsuran. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
SelengkapnyaPemerintah Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen terhadap pengendalian belanja negara. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengatur tata cara efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026
SelengkapnyaDi tengah memanasnya polemik publik terkait pemblokiran rekening dormant, dua pejabat utama bidang keuangan nasional, yakni Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).
SelengkapnyaAS Pasang Tarif Impor 32 Persen ke RI, Kadin Harap Prabowo Negosiasi ke Trump
SelengkapnyaMenkop Budi Arie Dorong Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
SelengkapnyaDirektur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo menanggapi ancaman potensi penurunan penerimaan negara akibat gangguan sistem pajak coretax yang terus terjadi. Menurut Suryo, dampak dari eror pada coretax.
SelengkapnyaPemerintah akan mulai memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
SelengkapnyaPemerintah akan mulai memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025 mendatang.
Selengkapnya