M. Romahurmuziy, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025, mengkritik keras keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono. Romahurmuziy menilai langkah tersebut merupakan bentuk intervensi politik yang melanggar prosedur. "Saya melihat Menkum melakukan intervensi politik terhadap PPP dengan penerbitan SK Mardiono itu. Kami menilai Menteri Hukum melakukan intervensi politik," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/10).
SelengkapnyaSengketa Pilkada Kutai Kartanegara 2024 yang sempat membatalkan kemenangan inkumben Edy Damansyah kini diabadikan dalam sebuah karya akademik.
SelengkapnyaKetua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR bukan ditentukan oleh parlemen. Ia menegaskan penetapan besaran tunjangan rumah itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Misbakhun, DPR RI hanya menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkeu melalui satuan harga resmi.
SelengkapnyaDi tengah hangatnya isu pergantian kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nama Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) ikut disebut sebagai salah satu calon kuat. Namun, dengan gaya santainya, Jokowi langsung membantah kabar itu.
SelengkapnyaPDIP membatah adanya pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) pasca Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SelengkapnyaKongres Partai Demokrat Digelar Pekan Depan, AHY Kembali Diusulkan Jadi Ketum
SelengkapnyaSoal Wacana Bakal Kembali Dicalonkan di Pilpres 2029, Begini Tanggapan Prabowo
Selengkapnya