Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar dalam mempercepat industrialisasi nasional melalui program hilirisasi 20 komoditas unggulan.
Selengkapnya
Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa waktu lalu kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai statusnya di partai tersebut. Namun, PSI menegaskan bahwa hingga saat ini Jokowi hanyalah tokoh besar yang dimintai masukan, bukan sebaliknya.
Selengkapnya
Dualisme dalam kepengurusan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu. Dua kubu antara M Mardiono dengan Agus Suparmanto saling adu klaim terpilih sebagai Ketum PPP. Sementara itu, Kementerian Hukum menandatangani SK Kepengurusan PPP kubu Mardiono.
Selengkapnya
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekagumannya terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan nama Yassierli sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih. Hal itu ia sampaikan dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
Selengkapnya
Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2025 berlangsung di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, pada Senin, 29 September 2025. Penutupan Munas PKS ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Selengkapnya
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), melahirkan dinamika mengejutkan.
Selengkapnya
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyelenggarakan Muktamar X pada 27-29 September di Ancol, Jakarta. Salah satu agenda utama dalam Muktamar ini adalah pemilihan ketua umum. Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengklaim dirinya didukung sekitar 70 persen pemilik suara sebagai calon ketua umum partainya.
Selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara). Kebijakan ini menuai sorotan publik, namun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan tidak ada persoalan hukum dalam langkah tersebut.
Selengkapnya