 Partai NasDem Kalimantan Timur memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai NasDem.jpeg)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalimantan Timur memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai NasDem dengan menggelar syukuran dan potong tumpeng bersama di Sekretariat DPW NasDem Kaltim, Samarinda, Selasa (11/11/2025).
Selengkapnya
Polda Metro Jaya akhirnya resmi mengumumkan bahwa empat orang terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak memenuhi unsur pidana dan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Keempat terlapor tersebut adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad, podcaster Michael Sinaga, serta dua nama lain yaitu Nurdian Susilo dan Aldo Husein.
Selengkapnya
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI resmi membacakan putusan terhadap lima anggota DPR yang sebelumnya dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik lembaga. Dalam putusan yang dibacakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/11/2025), tiga anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Nafa Urbach dinyatakan bersalah, sedangkan Adies Kadir dan Surya Utama (Uya Kuya) dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik.
Selengkapnya
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, yang berkeinginan bergabung dengan Partai Gerindra, partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selengkapnya
Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur mendapat sanksi teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Selengkapnya
Dalam rangka memperingati hari jadi ke-14, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Samarinda menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga, Senin (3/11/2025).
Selengkapnya
Kongres III Projo yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11/2025), menandai babak baru perjalanan organisasi relawan yang selama ini identik dengan sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal minimal 30 persen kuota perempuan di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) DPR mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menegaskan pihaknya akan mematuhi putusan MK.
Selengkapnya