Pemkot Samarinda mulai bersiap menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2026. Kebijakan pemerintah pusat tersebut akan mengurangi kapasitas fiskal daerah, terutama lewat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kondisi ini menjadi tantangan besar bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Samarinda.
SelengkapnyaCamat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi menegaskan pihaknya mengupayakan solusi alternatif dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan APT Pranoto. Upaya penertiban dilakukan demi menjaga fungsi trotoar dan fasilitas publik, sekaligus memastikan ruang kota dapat dimanfaatkan masyarakat secara nyaman.
SelengkapnyaAksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur pada Jumat (29/8/2025) mendapat sambutan langsung dari para legislator.
SelengkapnyaWali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Balai Kota Samarinda untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat ini, disepakati percepatan pembangunan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi kepada warga kota.
SelengkapnyaPemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi muda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin langsung rapat lanjutan pembangunan Sekolah Terpadu Samarinda, Selasa (26/8), di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda.
SelengkapnyaKejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp100 miliar terkait pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Provinsi Kalimantan Timur. Kejati Kaltim hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus ini meski telah berlangsung selama empat bulan sejak Mei 2025
Selengkapnyaemerintah Kota Samarinda terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, khususnya mereka yang masuk kategori pekerja rentan. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), berbagai program dijalankan demi memastikan para pekerja memiliki jaminan keamanan dan masa depan yang lebih baik. Selain pemberian jaminan sosial, pelatihan keterampilan agar para pekerja tidak selamanya berada dalam posisi rentan juga turut dilakukan.
SelengkapnyaPemerintah Kota Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama lintas instansi menggelar kerja bakti di bawah Jembatan 1 Sungai Karang Mumus, Kamis (28/8/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penertiban bangunan liar dan bengkel speedboat yang telah beroperasi puluhan tahun di kawasan tersebut.
Selengkapnya