Alih-alih menghormati putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru mengambil langkah berseberangan dengan mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut menyasar putusan yang mewajibkan keterbukaan dokumen tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Selengkapnya
Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurutnya, seharusnya program tersebut lebih diprioritaskan untuk anak-anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), alih-alih membangun dapur Satuan Pendidikan Pangan Gizi (SPPG) mewah dengan anggaran miliaran rupiah.
Selengkapnya
Bulan Agustus selalu menjadi momen penuh makna bagi bangsa Indonesia. Tahun ini, rakyat bersiap menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 dengan berbagai kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme. Namun, di balik semangat tersebut, ancaman krisis iklim kian menghantui.
Selengkapnya
Pemerhati sosial budaya Mahrus Ali menilai biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sudah terlalu tinggi dan menjadi beban besar bagi negara maupun calon kepala daerah. Ia menyebut mekanisme ini kerap melahirkan politik uang dan hutang budi yang justru menggerus akar demokrasi.
Selengkapnya
Aktivis Mahrus Ali, menyoroti respons negara terhadap simbol "One Piece"—ikon populer dari budaya pop Jepang—yang dinilai telah dibesar-besarkan seolah membahayakan ideologi bangsa. Padahal saat ini isu kerusakan lingkungan semakin nyata dan mengancam masa depan justru jauh lebih mendesak nyata. Mahrus menilai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali.
Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah memicu penolakan keras dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih ini menyebut putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum atau deadlock konstitusional.
Selengkapnya
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam serius gugatan perdata senilai lebih dari Rp364 miliar yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) terhadap Prof. Basuki Wasis dan Prof. Bambang Hero Saharjo dari IPB.
Selengkapnya
Pemerintah menegaskan bahwa bantuan untuk Koperasi Desa Merah Putih bukan berbentuk hibah, melainkan pinjaman yang harus diajukan melalui skema bisnis profesional.
Selengkapnya