POLITIKAL.ID - Pemerhati sosial budaya Mahrus Ali menilai biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sudah terlalu tinggi dan menjadi beban besar bagi negara maupun calon kepala daerah. Ia menyebut mekanisme ini kerap melahirkan politik uang dan hutang budi yang justru menggerus akar demokrasi.
“Untuk satu kursi kepala daerah, uang miliaran rupiah harus digelontorkan, baik dari kas negara maupun dari kantong pribadi calon. Dari sini lahirlah hutang budi, kontrak diam-diam, dan kepentingan yang bersembunyi di balik senyum manis kampanye,” ujar Mahrus Ali dalam tulisannya yang berjdul “Mencari Jalan Demokrasi yang Lebih Bijak Pemilihan Kepala Daerah”
Menurutnya, ongkos politik yang menggunung mendorong kepala daerah terpilih untuk memikirkan cara mengembalikan modal ketimbang menjalankan program rakyat. Ia mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden, sedangkan bupati dan wali kota dipilih DPRD melalui sidang terbuka.
“Ini bukan langkah mundur. Demokrasi tetap berdenyut karena DPRD adalah wakil rakyat, dan prosesnya dapat disaksikan, dikritisi, serta diawasi publik,” jelasnya.
Mahrus Ali berharap model ini bisa mengurangi pemborosan anggaran dan menekan potensi praktik politik transaksional yang selama ini membayangi Pilkada langsung.
Berdasarkan publikasi media sosial instagram Kemkeu RI pada tanggal 13 Februari 2024, jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai Rp71,8 T. Jumlah ini merupakan alokasi anggaran total yang penggunaannya telah dilaksanakan sejak tahun 2022 hingga 2024 dimana proses atau tahapan pemilu mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Ini mencakup pemutakhiran data, logistik, pengamanan, dan operasional penyelenggara pemilu.
Mahrus Ali menegaskan Evaluasi pilkada langsung adalah upaya membersihkan taman demokrasi dari duri yang tak perlu.
“Demokrasi bukan sekadar soal siapa yang menaruh kertas di bilik suara, tetapi siapa yang benar-benar menanam dan merawat harapan rakyat. Dengan sistem yang lebih hemat, lebih bersih, dan lebih damai, kita bukan sedang mengurangi demokrasi, tetapi sedang memelihara jiwanya agar ia terus mekar, wangi, dan memberi teduh bagi semua,” pungkasnya.
(Redaksi)
