Media sosial di Kalimantan Timur kembali jadi arena baku hantam. kali ini melibatkan isu paling sensitif yaitu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Golongan). Bukan sekadar warganet biasa, pusaran konflik ini menyeret nama dua pejabat publik, diduga kuat adalah anggota DPRD Kaltim bernama Abdul Giaz dan Anggota DPRD Samarinda, Adnan Faridhan. Kasus yang kini telah ditangani oleh Polda Kaltim ini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, sikap dan ucapan elite politik di dunia maya dinilai justru membahayakan kondusifitas daerah.
SelengkapnyaKomitmen menindak dugaan praktik korupsi di sektor pertambangan batubara ditunjukkan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim). Di bawah arahan Kepala Kejati Kaltim, Supardi saat ini tengah dilakukan penelusuran indikasi praktik korupsi di sektor pertambangan. Langkah hukum ini menjadi sinyal tegas komitmen lembaga tersebut dalam membersihkan industri ekstraktif dari potensi penyimpangan yang merugikan negara.
SelengkapnyaLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim yang menyangkut pengelolaan keuangan PT. BPD Kaltimtara kembali disorot. Kali ini sorotan datang dari Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER). JAMPER mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) untuk segera membuka penyelidikan atas temuan BPK ini.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus medalami kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam mengusut kasus ini, KPK memanggil sejumlah bos travel haji untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Informasi ini disampaikan jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
SelengkapnyaKasus dugaan suap terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur masih terus digali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini telah menyeret nama dua tersangka, yakni pihak swasta Rudy Ong Chandra (ROC) dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, Dayang Donna Wirdania (DDW).
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur, Dayang Donna Walfiaries Tania (DDW), dalam kasus dugaan korupsi perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP).
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan satu dari 11 tersangka pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker merupakan suami dari pegawai KPK. Tersangka tersebut adalah Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia untuk tahun 2024. KPK menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari rapat Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR sangat berguna dalam penyidikan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sidang-sidang yang dilakukan oleh Pansus Haji DPR menjadi bagian penting dalam pengumpulan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik.
Selengkapnya