Kewaspadaan terhadap potensi kemunculan kembali COVID-19 kembali digaungkan. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, mengingatkan agar semua pihak tidak terlena dengan kondisi saat ini dan segera menerapkan langkah antisipatif sebelum kasus menyebar luas.
Selengkapnya
Sorotan tajam disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur terhadap alokasi anggaran infrastruktur yang dinilai belum adil, terutama bagi daerah-daerah di kawasan hulu Kaltim seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu
Selengkapnya
DPRD Kalimantan Timur menyoroti perlunya pembenahan mendalam terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penguatan kebijakan lingkungan hidup sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan perlindungan kawasan strategis.
Selengkapnya
Dalam menyambut gelombang transformasi Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan pentingnya peran aktif pemuda lokal agar tidak terpinggirkan di tanah sendiri.
Selengkapnya
Persoalan ganti rugi lahan warga terdampak proyek Jalan Ring Road II di Samarinda kembali mencuat. Konflik berkepanjangan ini belum juga menemui titik terang, terutama akibat status lahan yang belakangan diklaim sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh pemerintah pusat.
Selengkapnya
Ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menghadirkan pendidikan tinggi gratis bagi warganya melalui program Gratispol terhambat oleh persoalan mendasar yaitu, keterbatasan kewenangan daerah dan belum adanya dasar hukum yang permanen.
Selengkapnya
DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan bertugas mengawal sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan rencana pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Selengkapnya
Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya praktik titipan siswa dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah-sekolah unggulan.
Selengkapnya