POLITIKAL.ID - Proyek pembangunan jalan penghubung Tering–Ujoh Bilang yang menjadi urat nadi transportasi antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Meski menelan anggaran besar, dua dari empat segmen pekerjaan dinilai berjalan lamban dan berpotensi tidak rampung sesuai tenggat waktu kontrak.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan belum mencerminkan hasil sepadan dengan dana yang telah dikucurkan. Pemerintah provinsi disebut sudah menyalurkan anggaran dalam jumlah signifikan, sementara kontraktor pelaksana juga menerima uang muka pekerjaan. Namun, realisasi fisik proyek masih jauh dari harapan.
“Segmen 1 progresnya sudah sekitar 80 persen, dan kami optimis bisa selesai dalam dua bulan ke depan. Tapi Segmen 2 ini sangat memprihatinkan baru 17 persen. Ini sudah kami ingatkan sejak monitoring pertama,” kata Ekti saat ditemui di Samarinda, Rabu (22/10/2025).
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh tim DPRD Kaltim, kendala utama keterlambatan proyek terdapat pada masalah pengadaan material, terutama batu pecah (tracer) sebagai bahan utama perkerasan jalan. Di sejumlah titik, kontraktor diketahui tidak memiliki fasilitas pemecah batu sendiri dan masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
“Padahal sejak awal sudah diwajibkan setiap segmen punya pemecah batu sendiri. Tujuannya supaya distribusi material tidak jadi masalah. Tapi kenyataannya, banyak yang masih bergantung pada suplai luar,” jelas Ekti.
Pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang terbagi menjadi empat segmen. Dari keempatnya, Segmen 3 dinilai masih dalam jalur yang baik dengan capaian sekitar 60 persen, sementara Segmen 4 menghadapi situasi serupa dengan Segmen 2 baru mencapai 23 persen.
“Dua segmen itu yang paling kritis. Kalau tidak ada percepatan dalam waktu dekat, saya ragu bisa selesai tepat waktu,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.
Ekti menegaskan, proyek strategis yang menghubungkan dua kabupaten di wilayah hulu Sungai Mahakam ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan rata-rata pagu anggaran mencapai Rp48–49 miliar per segmen.
“Ini bukan proyek kecil. Nilainya besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ada dana APBD provinsi, kabupaten, hingga APBN yang ikut menopang pembangunan di kawasan perbatasan. Jadi, tidak boleh ada kelalaian,” tegasnya.
Menurutnya, setiap proyek yang menggunakan dana publik wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Apalagi waktu kontrak hanya enam bulan, dan kini tersisa sekitar 70 hari kerja menjelang batas akhir di Desember 2025.
“Kalau tidak ada progres signifikan, kami akan panggil kontraktornya. Mereka harus bisa menjelaskan apa penyebab keterlambatan dan bagaimana rencana mereka untuk mempercepat pekerjaan,” ucapnya.
Jalan Tering–Ujoh Bilang merupakan akses vital bagi warga di dua kabupaten di hulu Sungai Mahakam. Jalur ini menjadi satu-satunya penghubung darat untuk distribusi barang, transportasi masyarakat, hingga mobilitas ekonomi pedesaan.
Keterlambatan pembangunan menyebabkan masyarakat masih harus bergantung pada jalur sungai yang memakan waktu dan biaya tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada lonjakan harga bahan kebutuhan pokok di wilayah pedalaman Mahakam Ulu.
“Kalau jalan ini selesai, ekonomi masyarakat bisa terbantu. Tapi kalau lambat seperti ini, dampaknya langsung ke rakyat. Karena itu kami tidak bisa diam,” ujar Ekti.
DPRD Kaltim berencana menggelar rapat evaluasi yang melibatkan kontraktor pelaksana, Dinas Pekerjaan Umum, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Evaluasi ini akan menelusuri penyebab keterlambatan, apakah disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, kelalaian kontraktor, atau manajemen proyek yang tidak profesional.
“Kalau masalahnya di kontraktor, ya harus ada konsekuensi. Jangan sampai uang negara keluar, tapi hasilnya tidak sebanding,” tegasnya.
Ekti juga memastikan laporan hasil monitoring lapangan telah disampaikan kepada Gubernur Kaltim sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah tegas menindaklanjuti proyek yang lambat agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pembangunan.
Menjelang akhir tahun, Desember 2025 akan menjadi ujian bagi semua pihak terkait proyek ini. DPRD Kaltim memastikan akan kembali turun melakukan monitoring akhir tahun untuk memastikan setiap segmen menunjukkan progres nyata.
“Harapan kami, nanti pada evaluasi terakhir semua sudah lebih baik. Tapi kalau kondisinya stagnan, tentu harus ada tindakan tegas. Jangan sampai proyek ini menjadi contoh buruk dalam tata kelola pembangunan di daerah,” tutup Ekti.
Dengan nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah dan dampak strategis bagi masyarakat perbatasan, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya mengawal proyek ini hingga tuntas. Jalan Tering–Ujoh Bilang bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi simbol pemerataan dan keadilan pembangunan di Kalimantan Timur.
(Redaksi)
.jpeg)
