Kritik terhadap kualitas perbaikan jalan nasional di Kalimantan Timur kembali mengemuka. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, secara terbuka menyesalkan metode tambal sulam yang masih menjadi pendekatan utama dalam pemeliharaan jalan nasional, terutama di wilayah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk penanganan ruas jalan Barong Tongkok–Mentiwan. Proyek pembangunan ini dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2025 dan berlangsung hingga 2027.
Selengkapnya
Pemerataan akses layanan dasar menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang penyusunan RPJMD 2025–2029. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa Program Gratispol harus menyasar langsung wilayah-wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, secara tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa dana pokok pikiran (Pokir) legislatif akan dihapus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi antara pihak legislatif dan eksekutif mengenai hal tersebut.
Selengkapnya
Dua bulan menjelang Pekan Daerah (PEDA) XI KTNA Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai persiapan fisik di Kutai Barat masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama soal akses jalan dan percepatan pembangunan di titik-titik fieldtrip.
Selengkapnya
DPRD Kalimantan Timur menyoroti metode tambal sulam dalam proyek jalan nasional, khususnya di jalur Barong Tongkok–Mentiwan, yang justru memperpanjang penderitaan masyarakat. Perbaikan jalan nasional di Kalimantan Timur memasuki babak baru.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, hadir dalam acara peresmian Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Kebut yang terletak di Kecamatan Linggang Bigung
Selengkapnya
Proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan selesai pada 11 November 2024 harus mengalami penundaan.
Selengkapnya