POLITIKAL.ID - Dalam rangka memperkuat kesiapan anggota legislatif menghadapi tantangan pembangunan jangka menengah, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang secara khusus menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sinergi lintas lembaga.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu (14–15 Juni) ini menjadi momentum penting, terutama bagi para anggota DPRD periode 2024–2029 yang baru dilantik, untuk membekali diri dengan pengetahuan teknis dan hukum dalam menyusun serta mengawal kebijakan strategis pembangunan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai bahwa keberhasilan RPJMD sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh unsur legislatif. Ia menekankan bahwa pemahaman teknis terhadap perencanaan pembangunan bukan hanya tanggung jawab eksekutif, melainkan juga tugas strategis DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Bimtek ini adalah langkah awal penting bagi anggota dewan baru agar siap terlibat aktif dalam proses pembangunan. Kita tidak bisa bekerja asal-asalan jika ingin pembangunan daerah tepat sasaran dan berdampak,” tegas Ekti.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa penyegaran materi dalam Bimtek juga menjadi kunci menjaga kualitas kerja DPRD, terlebih di tengah dinamika perubahan regulasi dan kebijakan nasional seperti Inpres No. 1 Tahun 2025.
“DPRD harus mampu membaca arah kebijakan nasional dan menyelaraskannya dengan kebutuhan daerah. Karena itu, pemahaman terhadap RPJMD, RPJPN, dan regulasi turunannya sangat esensial,” ujarnya.
Bimtek kali ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan pembangunan tak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.
“Dokumen RPJMD yang baik harus berbasis data dan evaluasi. DPRD wajib terlibat aktif dalam setiap tahap penyusunannya agar setiap rupiah anggaran menyentuh kebutuhan riil warga,” kata Fernando.
Selain membahas RPJMD, para peserta juga mendapatkan materi terkait struktur pemerintahan, reformasi birokrasi, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Diskusi berjalan dinamis, menandakan tingginya antusiasme anggota DPRD dalam menyerap pengetahuan dan memperkuat perannya ke depan.
Dengan selesainya kegiatan ini, DPRD Kaltim berharap setiap anggotanya mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara lebih efektif, serta berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
(Adv)
.jpeg)
.jpeg)
