POLITIKAL.ID - Pelaksanaan program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru yang akan dimulai pada tahun anggaran 2025 mendapat perhatian serius dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa keberhasilan program ini hanya bisa tercapai jika ada sinergi kuat antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.
“Program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. DPRD akan terus mengawalnya agar berjalan sesuai harapan,” ujar Ekti dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
Menurut Ekti, program pendidikan gratis telah ditetapkan sebagai bagian dari agenda strategis dalam RPJMD dan menjadi perwujudan dari janji politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim melalui program Gratispol dan Jospol.
Ia mengakui bahwa ekspektasi masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Namun, Ekti meminta semua pihak memahami bahwa kebijakan berbasis anggaran memerlukan tahapan administratif dan regulasi yang ketat.
“Banyak masyarakat ingin hasil secepat membalik telapak tangan. Tapi kebijakan publik itu tidak bisa diproses secara instan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan harus dilalui sesuai aturan. Karena itu, DPRD akan terus memperkuat dukungan penganggaran, termasuk melalui pembahasan APBD Murni 2026.
Ekti menyebut, DPRD bukan hanya mitra pengesahan anggaran, tetapi juga penyambung suara rakyat. Pihaknya aktif menerima aspirasi dari berbagai daerah di Kaltim terkait pelaksanaan pendidikan gratis, khususnya permintaan agar program tersebut segera dimulai dan menjangkau secara luas.
“Kami pastikan aspirasi masyarakat terus kami bawa dalam rapat-rapat anggaran maupun dalam pengawasan pelaksanaan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program akan diperketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Selain itu, komunikasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dari proses keberlanjutan program.
Bagi Ekti, pendidikan bukan sekadar bantuan biaya, tapi merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis untuk pembangunan Kaltim, apalagi dalam konteks daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika kita ingin SDM Kaltim bersaing, maka program pendidikan harus jadi prioritas. Ini bukan hanya janji, tapi komitmen jangka panjang,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ia pun mengajak masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan untuk ikut terlibat mengawasi pelaksanaan program agar transparan dan tepat sasaran.
Sebagai wakil rakyat, Ekti menyatakan DPRD sepenuhnya mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih, termasuk kebijakan populis seperti pendidikan gratis. Ia berharap koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar program yang sudah disusun tidak hanya menjadi wacana, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh generasi muda.
“Kami akan pastikan bahwa program ini tidak berhenti di atas kertas. DPRD akan mengawal, mengawasi, dan mendorong percepatannya di lapangan,” pungkasnya.
(Adv)
.jpeg)
