POLITIKAL.ID - Tragedi kebakaran yang melanda pusat perbelanjaan BIGmall Samarinda tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga membuka tabir rapuhnya sistem pengawasan keselamatan bangunan di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan perlunya kolaborasi serius antarlevel pemerintahan untuk mencegah insiden serupa.
Menurutnya, kebakaran tersebut harus menjadi peringatan keras bahwa keamanan gedung publik tak boleh diserahkan sepenuhnya pada manajemen semata.
“Manajemen punya tanggung jawab penuh, tapi pemerintah juga tak bisa lepas tangan. Izin bangunan, pengawasan teknis, hingga audit keamanan gedung seharusnya dikawal ketat,” ujar Sigit dalam keterangannya, Senin (16/6).
BIGmall yang disebut Sigit sebagai jantung aktivitas perbelanjaan dan ekonomi warga Samarinda, kini lumpuh total. Meski terjadi peningkatan pengunjung di mal lain, seperti Lembuswana dan SCP, ia menilai hal tersebut bukanlah solusi jangka panjang.
“Ada lonjakan kunjungan di mal lain, tapi jangan lupakan esensinya: kerugian sosial dan ekonomi tetap besar. Ini bukan sekadar relokasi konsumen,” tegas politisi PAN itu.
Sigit juga mendesak agar pemerintah tidak terjebak pada pola responsif setelah bencana terjadi. Ia meminta adanya inspeksi rutin dan ketat terhadap seluruh gedung publik, khususnya yang melibatkan keramaian.
“Keselamatan publik bukan opsi, tapi keharusan. Jangan tunggu gedung lain terbakar untuk bertindak. Cegah sebelum menyesal,” ujarnya.
Dari insiden BIGmall Sigit berharap muncul kesadaran kolektif untuk membenahi sistem keselamatan bangunan dari proses perizinan, desain arsitektural yang memenuhi standar keselamatan, hingga kesiapan sistem pemadam dan evakuasi darurat.
“Jangan hanya saling lempar tanggung jawab antarinstansi. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan kolaboratif, komitmen bersama. Ini menyangkut nyawa dan keberlangsungan hidup warga,” pungkasnya.
(Adv)
.jpeg)
