POLITIKAL.ID - Transparansi dan edukasi kebijakan publik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dalam pernyataannya yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat.
Menurut Ekti, berbagai program unggulan yang tengah dijalankan Pemprov Kaltim seperti Gratispol (gratis sekolah) dan Jospol (Jurusan Optimalisasi Spesifik Lokal) membutuhkan pemahaman menyeluruh dari masyarakat agar pelaksanaannya mendapat dukungan publik.
“Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol, tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ujar politisi Partai Gerindra itu, Selasa (10/6/2025).
Ekti menilai bahwa keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya bergantung pada penganggaran dan implementasi teknis, melainkan juga sangat ditentukan oleh bagaimana program tersebut dikomunikasikan secara luas dan jujur kepada masyarakat.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat juga akan lebih sabar dan mendukung. Jangan sampai karena kurang informasi, publik malah salah paham atau merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ekspektasi masyarakat yang sering kali menginginkan perubahan cepat, terutama terkait layanan dasar seperti pendidikan. Ekti menyebut, keinginan itu wajar, namun harus dibarengi dengan edukasi publik mengenai bagaimana sistem pemerintahan bekerja.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus ditempuh secara bertahap. Kami di DPRD hadir untuk memastikan proses itu berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas,” katanya.
Lebih lanjut, Ekti menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan terus memperkuat fungsinya dalam mengawal kebijakan publik sekaligus memastikan bahwa visi-misi kepala daerah dapat diterjemahkan dalam program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Legislatif bukan hanya sekadar pengawas, tapi juga jembatan informasi dan harapan rakyat. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang nyata,” tandasnya.
(Adv)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
