Bandara APT Pranoto Didorong Jadi Pusat Kargo UMKM Samarinda

Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas

POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota Samarinda terus berkomitmen mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. 

Salah satu langkah nyata yang tengah didorong adalah pemanfaatan layanan kargo di Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto sebagai jalur distribusi yang efisien dan kompetitif.

Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas, mengungkapkan bahwa potensi pengiriman barang dari dan ke Samarinda melalui Bandara APT Pranoto sejatinya sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Data menunjukkan pada 2025 jumlah barang masuk melalui bandara mencapai sekitar 2 juta kilogram, sementara barang yang keluar masih jauh lebih sedikit.

“Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum tergarap. Diduga sebagian barang justru dikirim lewat jalur lain di luar APT Pranoto,” jelas Marnabas.

Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bahwa APT Pranoto telah melayani jasa pengiriman kargo. Karena itu, Pemkot berencana menggelar sosialisasi untuk memperkenalkan layanan tersebut kepada para pengusaha lokal.

“Kami ingin agar UMKM, misalnya produsen amplang, bisa memanfaatkan fasilitas kargo APT Pranoto. Sosialisasi akan segera dilakukan agar mereka tahu dan bisa menghitung biaya logistik secara lebih efisien,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemanfaatan kargo bandara diyakini akan memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Apalagi, status APT Pranoto kini sudah menyandang predikat bandara internasional dengan rute penerbangan reguler menuju Surabaya dan Jakarta, serta rencana pembukaan rute baru ke Banjarmasin dan Bali.

“Dengan makin banyaknya rute, akses distribusi barang dari Samarinda ke berbagai daerah akan semakin luas. Ini peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar,” katanya.

Meski begitu, ia mengakui bahwa soal biaya pengiriman masih perlu dipublikasikan secara jelas dan meminta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyebarkan informasi tarif kargo secara transparan.

“Misalnya berapa ongkos kirim per kilogram ke Surabaya, harus jelas agar masyarakat bisa membandingkan. Jangan sampai kalah bersaing dengan jalur lain hanya karena informasinya kurang terbuka,” pungkasnya.

(*)