POLITIKAL.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD Samarinda) mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tepian.
Dorongan ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih serius dan optimal dalam menggali potensi PAD.
Deni menekankan bahwa hingga saat ini, pendapatan Kota Samarinda masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal ini menurutnya harus mulai dikurangi secara bertahap.
“Diharapkan PAD kita yang saat ini sekitar Rp800 miliar bisa meningkat menjadi Rp1 triliun. Pajak dan retribusi itu sektor paling potensial untuk digenjot,” kata Deni sapaan karibnya.
Ia juga juga mendorong agar setiap OPD, khususnya yang memegang alokasi anggaran besar, tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program.
Ia menegaskan pentingnya inovasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Samarinda telah memanggil sekitar 80 persen OPD dalam beberapa bulan terakhir.
Pemanggilan ini bertujuan memberikan masukan dan evaluasi atas program kerja serta penggunaan anggaran mereka.
Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Melalui koordinasi yang baik, ia berharap OPD dapat menindaklanjuti rekomendasi DPRD agar arah pembangunan sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Samarinda.
“Kami ingin anggaran yang digelontorkan jelas arah dan dampaknya. Rekomendasi dari kami semoga bisa ditindaklanjuti agar hasil pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
(ADV)
