POLITIKAL.ID - Cawe-cawe Presiden Jokowi tak berhenti pada Pemilu 2024, Ketua Umum partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan ayah Gibran Rakabuming Raka itu akan punya peran di Pemerintahan selanjutnya.
Airlangga tak menampil adanya peran Jokowi terhadap pemerintahan yang baru.
Jika Prabowo-Gibran yang dipastikan menang Pilpres 2024, maka Jokowi akan terlibat dalam pemerintahan periode 2024-2029.
Namun Airlannga juga menunggu peran apa yang akan diemban Jokowi.
"Tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu," ujar Airlangga Hartarto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (27/2/2024).
Airlangga tak mau ambil pusing soal kritik terhadap Jokowi yang dianggap terlalu cawe-cawe terhadap pemerintahan akan datang.
"Kita tunggu keputusan KPU," kata Airlangga.
Kritik terhadap cawe-cawe Jokowi ini ramai berhembus, menyusul adanya pembahasan program Prabowo-Gibran di Rapat Kabinet Paripurna, Senin kemarin.
Salah satu yang disinkronkan anggarannya yakni program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran.
Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo-Gibran bakal masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurutnya program makan siang dan susu gratis ini akan masuk ke dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Masuk (KEM-PPKF)," ujar Airlangga.
Namun, Airlangga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini.
Jokowi Ikut Susun Kabinet Prabowo-Gibran?
Presiden Jokowi juga disebutkan terlibat dalam merancang postur kabinet bidang ekonomi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.
Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo.
"Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai," ungkapnya.
Drajad beralasan bahwa situasi pada masa mendatang kemungkinan lebih menantang di dalam dan luar negeri.
Sehingga butuh merancang anggota kabinet sektor perekonomian yang mengutamakan prinsip merit.
Jokowi perlu melibatkan merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.
"Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada," ucap Drajad.
(REDAKSI)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
