.jpeg)
POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota Samarinda terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda kota tersebut. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM).
Pada Kamis, 14 Agustus 2025, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meninjau langsung penataan bangunan yang ada di atas bantaran SKM di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara, yang menjadi bagian dari program normalisasi sungai tersebut.
Penataan bangunan ini sebagai kelanjutan program normalisasi sungai yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.
Andi Harun menyampaikan bahwa ada 93 bangunan di delapan RT yang terdampak pembongkaran pada segmen ini.
Proses ini kata dia, diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan, dengan total anggaran Rp9,9 miliar, termasuk uang ganti bongkar bagi warga yang memiliki alas hak.
Andi Harun mengatakan, upaya normalisasi sungai ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar.
“Yang paling saya syukuri masyarakat memberikan dukungan penuh. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mengatasi banjir tidak bisa hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi bersama,” ujar Andi Harun.
Selain normalisasi, warga juga mengusulkan agar satu langgar yang menjadi pusat ibadah tetap ada. Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemprov Kaltim, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat telah sepakat membangun langgar baru yang lebih baik dan permanen, tanpa menggunakan APBD.
“InsyaAllah saya pribadi akan menyisihkan sebagian rezeki untuk membangun langgar ini. Begitu dibongkar, langsung kita bangun lagi agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” tegasnya.
Tak hanya rumah ibadah, warga juga sepakat mempertahankan keberadaan posyandu di lokasi baru. Fasilitas ini dinilai vital untuk layanan kesehatan seperti penimbangan bayi, pemeriksaan kehamilan, hingga pencegahan stunting.
Andi Harun menilai keguyuban warga menjadi modal penting keberhasilan program ini.
“Tidak perlu rapat panjang langsung disepakati di lapangan. Inilah praktik kolaborasi yang baik di tingkat masyarakat,” katanya.
Tahap selanjutnya setelah pembongkaran adalah pengerukan dan diharapkan tahun depan APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan turap demi mencegah longsor.
“Bertahap, karena dana tidak bisa sekaligus. Tapi kita pastikan ini terus berlanjut,” pungkasnya
(*)
