Awasi Penyaluran BBM Subsidi, Pemkot Samarinda Bakal Pasang CCTV di Seluruh SPBU

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy

POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota Samarinda melakukan upaya distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan lebih terbuka.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemasangan CCTV di seluruh SPBU.

Pemkot berharap pengawasan bukan hanya jadi urusan internal tapi juga bagian dari penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, menyatakan bahwa pemasangan CCTV ini bukan hanya soal teknologi tetapi komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BBM bersubsidi.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah serius dengan CCTV tidak ada lagi ruang gelap bagi penyimpangan,” ujar Marnabas saat ditemui Kamis (19/6/2025).

Yang menarik Pemkot membuka kemungkinan akses pemantauan tidak hanya bagi instansi pemerintah tapi juga aparat penegak hukum. Harapannya, dengan data visual yang terbuka pengawasan bisa lebih efektif dan cepat dalam menindak kecurangan.

“Kami sudah komunikasikan ke pihak kepolisian agar mereka juga bisa akses CCTV jadi kalau ada yang mencurigakan, bisa langsung ditindak,” katanya.

Selain pengawasan visual sistem ini juga dirancang terintegrasi dengan platform digital milik Pemkot, Samagov, sehingga memungkinkan pemantauan secara daring dan real time. 

Namun, Marnabas menyadari bahwa implementasi penuh masih akan berlangsung bertahap.

“Kalau bisa dialihkan ke Samagov lebih bagus lagi tapi yang penting mulai dulu Jangan tunggu sempurna baru jalan,” ujarnya.

Rencana awal akan mencakup 22 SPBU, dengan dua kamera per titik. Fokus utama tetap pada distribusi solar dan pertalite—dua jenis BBM yang paling sering menjadi sasaran penyalahgunaan.

“Yang kita pelototi itu pertalite dan solar itu yang paling rawan dimanipulasi. Ada kendaraan yang bolak-balik isi dalam waktu singkat. Sekarang, lewat CCTV, perilaku semacam itu bisa langsung ketahuan,” jelasnya.

Koordinasi teknis sedang dilakukan antara Dinas Perdagangan dan Diskominfo jika berjalan sesuai rencana, penganggaran akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun ini.

“Kami ingin Samarinda jadi contoh kota yang transparan dan tegas dalam melindungi hak rakyat,” tutup Marnabas.

(*)