POLITIKAL.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong pemerintah kota untuk melakukan langkah antisipasi terhadap bencana khususnya banjir dan longsor.
Dorongan ini disuarakan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.
Hal ini ia sampaikan bukan tanpa alasan, sebab bencana banjir dan longsor masih menjadi momok bagi warga Kota Samarinda kala intensitas hujan tinggi mengguyur kota ini.
Anggota legislatif Kota Tepian dari Fraksi PKS ini mengatakan langkah antisipasi sangat penting dilakukan terutama di di kawasan yang sudah teridentifikasi rawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Musibah memang tidak bisa ditebak, tapi antisipasi itu harus dilakukan,” ujar Rohim.
Anggota legislatif Kota Tepian dari Fraksi PKS ini struktur tanah dan kemiringan di sejumlah lokasi memang memiliki potensi bencana yang tinggi
BPBD sendiri, kata dia, telah memiliki peta risiko dan potensi bencana yang cukup jelas.
Oleh karenanya ia mendorong pemerintah kota tidak lagi ragu untuk mengambil langkah tegas dalam pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana.
“Kalau sebuah area sudah ditetapkan sebagai zona berisiko tinggi terhadap bencana, ya harus tegas. Tidak boleh ada aktivitas apapun, termasuk pemukiman,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan agar setiap kawasan rawan diberi tanda atau peringatan jelas.
Pemasangan papan larangan atau peringatan risiko diharapkan bisa mencegah masyarakat melakukan aktivitas berbahaya, seperti membangun atau menyewakan bangunan di area rawan.
“Kadang ada yang seperti itu, tetap ngotot walaupun tahu risikonya. Maka dari itu, tugas pemerintah untuk pasang peringatan dan kalau masih dilanggar, ya harus ditindak,” pungkasnya.
(ADV)
.jpeg)
