POLITIKAL.ID - Banjir dan tanah lonsor masih menjadi momok yang menghantui warga kala intensitas hujan tinggi mengguyur Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Terkait hal ini DPRD Kota Samarinda mendorong agar pemerintah kota segera mengambil langkah serius dan terencana dalam menangani persoalan Banjir dan tanah Longsor.
Dorongan ini sebagaimana disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah.
Ia mengatakan bahwa kejadian Banjir dan Longsor yang terus berulang menjadi alarm penting bagi seluruh pihak untuk segera bertindak.
Politisi dari Partai Demokrat ini menyampaikan keprihatinannya terhadap warga yang terdampak serta menekankan pentingnya solusi jangka panjang.
“Kami turut prihatin atas kejadian Banjir dan Longsor yang menimpa warga. Ini menjadi alarm bagi kita semua,” ungkap Andriansyah.
DPRD sebagai mitra pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan dan pengawasan terhadap implementasi program pembangunan, termasuk penanggulangan bencana.
Komisi III DPRD, yang membidangi infrastruktur dan lingkungan, memastikan bahwa aspirasi masyarakat terdampak Banjir terus disuarakan dalam forum resmi dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran maupun kegiatan.
Andriansyah menekankan bahwa penanggulangan Banjir harus dimulai dari sekarang. Ia menilai sudah waktunya Pemkot Samarinda menyusun master plan penanggulangan bencana yang mencakup perencanaan teknis dan strategis, serta dilaksanakan secara bertahap dan terukur.
“Perlu sistem pengendalian Banjir yang terstruktur dan tidak lagi reaktif. Kalau tidak dimulai sekarang, ke depan kita akan terus menghadapi kondisi serupa,” ucapnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan master plan tersebut, termasuk akademisi, ahli tata ruang, dan masyarakat sipil, agar solusi yang diambil benar-benar efektif dan berkelanjutan.
(ADV)
.jpeg)
