Dilema Penertiban di Folder Air Hitam, Antara Ekonomi Masyarakat dan Fungsi Ruang Publik

Suasana di Folder Air Hitam Samarinda

POJOKNEGERI.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda menyoroti maraknya kopi keliling yang mangkal di pinggiran Folder Air Hitam, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, setiap sore hingga malam

Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi warga, tetapi juga soal ketertiban dan fungsi ruang publik.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, Anis Siswantini menegaskan bahwa area tersebut sebenarnya tidak diizinkan untuk kegiatan berjualan.

“Gak diizinkan jualan karena di folder itu tidak diizinkan. Sebetulnya sudah lama anggota saya di BKO sudah menegur, tapi yang ditegur itu kadang tidak paham atau bandel. Nanti kalau ada giat malam, ya saya angkut,” tegas Anis, pada Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan, Folder Air Hitam merupakan fasilitas umum (fasum) yang harus dijaga kebersihan dan ketertibannya. Namun, di sisi lain, Anis mengaku memahami kondisi ekonomi masyarakat yang mencoba mencari rezeki di lokasi tersebut.

“Sebetulnya saya berharap ada kolaborasi dengan perangkat daerah terkait. Saya kepingin di situ itu bisa dikelola untuk UKM supaya tetap bisa berekonomi dengan baik, tapi kebersihannya juga dijaga,” ujarnya.

Namun, menurut Anis, masalah muncul ketika para pedagang mulai melanggar kesepakatan awal.

“Masyarakat itu kalau dikasih peluang, awalnya oke tapi lama-lama jadi permanen, bahkan bisa jadi tempat tinggal. Itu yang bahaya,” ucapnya.

Selain soal ketertiban, Ia juga mengatakan minimnya penerangan di sekitar folder yang kerap menimbulkan aktivitas tidak diinginkan pada malam hari.

“Penerangannya kan juga gak ada. Mungkin bisa disampaikan ke yang mengatur LPJU. Karena malam hari di sana luar biasa ramai, sampai anak-anak sekolah pun kadang kami tangkap karena nongkrong larut malam,” ungkapnya.

Ia mengaku, pihaknya telah berulang kali melakukan penertiban, namun langkah tersebut kerap dianggap tidak manusiawi oleh sebagian masyarakat.

“Sudah berapa kali kami angkut pedagang, Satpol PP dibilang represif, dibilang gak humanis. Padahal kami cuma menjalankan tugas. Ini dilema, tapi bagaimanapun juga aturan harus ditegakkan,” tutur Anis.

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar solusi konkret dapat segera ditemukan.

“Wali kota juga berharap ada solusi, bukan cuma penertiban. Contohnya seperti di Taman Cerdas, di sana bisa diatur agar tetap tertib tapi tetap menghidupkan ekonomi warga,” katanya.

Sambil menunggu kebijakan pengelolaan baru, Satpol PP masih terus melakukan pendekatan persuasif agar pedagang bisa memahami aturan tanpa merasa dirugikan.

“Kami ini juga manusia, bukan cuma penertib. Kalau ada solusi kolaboratif, semua bisa jalan: tertib iya, ekonomi rakyat juga tetap hidup,” pungkasnya.

(*)