POLITIKAL.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan pembangunan daerah melalui langkah-langkah strategis dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama yang tengah didorong adalah pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif ekonomi unggulan di tengah menurunnya ketergantungan terhadap sektor tambang.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyampaikan bahwa potensi pariwisata di Kota Tepian sangat besar, terutama dari segi keindahan alam dan keragaman budaya lokal yang dimiliki. Namun hingga kini, sektor ini belum memiliki payung hukum yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan secara maksimal.
“Kami memprediksi sektor pertambangan akan mulai surut pada 2026. Kita harus punya alternatif ekonomi yang kuat, dan Pariwisata menjadi salah satu tumpuan masa depan,” ujar Viktor.
Dalam penyusunan Perda ini, DPRD telah mengundang enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pengembangan Pariwisata.
Di antaranya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga bidang hukum.
“Kolaborasi lintas sektor ini penting agar Perda yang disusun benar-benar relevan dengan tantangan dan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Semua ini, lanjutnya, bertujuan agar tak ada tumpang tindih kebijakan yang justru menyulitkan pengembangan sektor wisata di lapangan.
“Tanpa panduan jelas, kita bisa hadapi masalah seperti akses jalan ke objek wisata, parkir, atau konflik dengan jalan nasional. Hal ini harus diantisipasi sejak awal,” jelas Viktor.
Ia juga menyoroti minimnya perhatian terhadap kelembagaan Pariwisata.
Saat ini, sektor ini masih berada di bawah salah satu bidang di Dispora, bukan sebagai satu dinas mandiri.
“Harusnya ada Dinas Pariwisata yang berdiri sendiri. Ini penting agar fokus pembangunan Pariwisata bisa maksimal dan tidak tersisih dari prioritas anggaran,” tegasnya.
(ADV)
