DPR Siap Evaluasi Tunjangan Rumah Rp 50 Juta, Puan Maharani Minta Kritik Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto:Ist

POLITIKAL.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mendengarkan kritik masyarakat terkait tunjangan rumah anggota Dewan yang ditetapkan sebesar Rp 50 juta per bulan. Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui kajian mendalam, namun tetap terbuka untuk evaluasi bila dinilai terlalu berlebihan.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8/2025), Puan meminta masyarakat terus mengawasi kinerja DPR. Ia menegaskan, kritik publik adalah bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kebijakan yang diambil.

“Apa pun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” ujar Puan.

Puan menjelaskan bahwa besaran tunjangan rumah ditentukan setelah dilakukan kajian, menyesuaikan dengan biaya hidup dan harga properti di Jakarta sebagai lokasi utama kerja anggota Dewan.

“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” terangnya.

Lebih lanjut, Puan menambahkan bahwa tunjangan rumah ini berlaku untuk 580 anggota DPR dari 38 provinsi.

Puan juga menepis anggapan bahwa DPR tengah menaikkan gaji anggota. Menurutnya, tidak ada perubahan dalam hal gaji, hanya penyesuaian pada fasilitas rumah jabatan.

“Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata. Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara,” jelasnya.

Kebijakan tunjangan rumah DPR senilai Rp 50 juta per bulan ini sebelumnya menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai jumlahnya terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Dengan janji evaluasi ini, DPR diharapkan benar-benar membuka ruang transparansi serta memastikan setiap kebijakan sejalan dengan kepentingan rakyat.

(Redaksi)