POLITIKAL.ID - Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas pendidikan kembali ditunjukkan dengan rencana operasional Sekolah Unggulan Terpadu di lokasi bekas SMP 16 Loa Bakung. Sekolah ini akan menjadi model pendidikan bilingual dengan menggabungkan Kurikulum Merdeka Nasional dan Kurikulum Cambridge, yang diharapkan mencetak generasi unggul dan berdaya saing global.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, DPRD Kota Samarinda melalui Komisi IV memberikan atensi khusus terhadap proses persiapan dan seleksi penerimaan peserta didik baru. Salah satu anggota Komisi IV, Ismail Latisi, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses seleksi agar tujuan besar dari pendirian sekolah ini tidak tercoreng oleh praktik yang tidak sehat.
Menurut Ismail, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi praktik suap atau titipan dalam proses seleksi siswa unggulan berbasis internasional tidak boleh diabaikan. Ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan meritokrasi, agar kepercayaan publik terhadap sekolah unggulan ini tetap terjaga.
“Proses seleksi harus melalui tes dan berdasarkan kemampuan dan kompetensi siswa dan harus ada pengawasan ketat dari Pemkot dan DPRD supaya target yang diinginkan itu tercapai,” tegasnya.
Ismail menyampaikan, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mulai melakukan seleksi pengurus sekolah tersebut, mulai dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik lainnya.
Sekolah tersebut ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025.
Sekolah tersebut diharapkan dapat mencetak lulusan berkualitas serta menjadi model bagi pengembangan pendidikan di Samarinda.
“Keberadaan sekolah unggulan tersebut diharapkan mampu menjadi proyek percontohan bagi sekolah-sekolah lain di Samarinda, ” ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta Pemkot Samarinda untuk tidak mengesampingkan sekolah-sekolah lain agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan di Ibu Kota Kaltim ini.
“Kita berharap tak meluputkan kewajiban pemerintah kota untuk tetap memperhatikan sekolah-sekolah yang lain,” tegasnya.
(ADV)
.jpeg)
