POLITIKAL.ID - DPRD Samarinda menyorti kasus penembakan di depan salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di Samarinda.
Sorotan ini datang dari Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Samri Shaputra mengatakan insiden yang menewaskan seorang pria berinisial DIP (34) ini sebagai alarm longgarnya sistem perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil.
Hal ini kata dia tentu akan sangat berbahaya jika setiap orang dengan mudah mendapatkan izin penguasaan senjata api.
“Ini sebenarnya berbahaya. Setiap orang begitu mudah mendapatkan izin penguasaan senjata api," kata Samri.
Dengan kejadian ini kata dia, Samarinda terasa mencekam dan membuat masyarakat takut.
Oleh karenanya, Samri menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat termasuk hanya memberikan izin kepada profesi tertentu yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi, seperti pejabat atau pengusaha.
“Kita tidak boleh sembarangan memberikan izin kepemilikan senjata api. Ini terlalu rawan penggunaannya. Hanya dengan jarak beberapa meter, seseorang bisa kehilangan nyawa,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tes psikologis sebagai syarat mutlak dalam proses perizinan senjata, sebagaimana diterapkan di institusi militer dan kepolisian.
“Kalau aparat saja ada syaratnya, masa sipil tidak? Ini harus diperketat lagi. Bila perlu, tidak perlu lagi ada izin bagi sipil untuk memiliki senjata api,” tandasnya.
(ADV)
