POLITIKAL.ID - Samarinda kembali mencatatkan angka tertinggi di Kaltim dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
Hingga Maret 2025, tercatat sedikitnya 50 kasus terjadi di Samarinda.
Hal ini lantas mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyatakan tingginya angka laporan terhadap Kasus Kekerasan sebagai sinyal positif, bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor mulai meningkat.
Namun demikian, anggota legislatif dari Partai Demokrat ini mengingatkan jangan sampai banyak laporan tapi tidak ada penyelesaian.
“Tapi ini juga jadi alarm, jangan sampai banyak laporan, tapi tidak ada penyelesaian, itu bisa jadi bom waktu,” kata Puji Astuti, belum lama ini.
Puji menegaskan, bahwa penanganan Kasus Kekerasan tidak cukup hanya pada tahap pelaporan dan pendataan.
Menurutnya, hal yang lebih krusial yakni adanya perlindungan konkret kepada para korban dan tindak lanjut terhadap setiap laporan yang masuk.
“Regulasi sudah ada, sistem juga berjalan, tapi kalau masyarakat belum diedukasi dengan baik, semuanya jadi tidak efektif,” ucapnya.
Ia lantas mendorong pemerintah untuk menyiapkan pendekatan komprehensif mulai dari regulasi, peran masyarakat, hingga penguatan kelembagaan untuk perlindungan Perempuan dan anak.
Ia juga menyoroti lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak dengan fasilitas rumah aman yang dinilai kurang strategis.
Pasalnya, rumah aman tersebut belum terhubung langsung dengan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, atau layanan sosial.
“Korban butuh pendampingan menyeluruh. Harus ada akses ke pendidikan, kesehatan, layanan sosial. SDM adalah hal paling penting yang harus dijaga,” pintanya.
(ADV)
.jpeg)
 Bima Arya Sugiarto.jpg)
