POLITIKAL.ID - Progres pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan terus menjadi sorotan publik.
Selain aspek teknis yang dianggap kurang memenuhi standar, transparansi penggunaan anggaran juga mulai dipertanyakan oleh sejumlah anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, menegaskan bahwa bukan hanya kualitas pengerjaan yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana anggaran proyek tersebut dikelola.
Menurutnya, proyek pembangunan yang menelan dana besar harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam proyek ini benar-benar bermanfaat dan tidak ada kebocoran anggaran,” ujarnya saat meninjau pembangunan gedung.
Sorotan ini muncul setelah ditemukan indikasi bahwa pengerjaan plafon di ruang paripurna tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Halili pun meminta agar pemasangan yang dinilai asal-asalan tersebut segera diperbaiki demi keselamatan para pengguna gedung.
“Kualitas konstruksi harus sesuai dengan perencanaan awal. Jangan sampai ini menjadi proyek yang justru membahayakan dan merugikan masyarakat karena dana yang dipakai berasal dari APBD,” lanjutnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Halili menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Manajemen Konstruksi (MK), serta konsultan perencana proyek untuk meminta pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan yang dinilai asal-asalan tersebut.
“Lebih baik kita ribut di awal daripada ada korban di kemudian hari. Kami akan panggil semua pihak yang terlibat untuk meminta klarifikasi dan memastikan pekerjaan ini diperbaiki,” bebernya.
(Redaksi)
