POLITIKAL.ID – Wacana Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggantikan Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencuat belakangan ini.
Isu ini lantas mendapat tanggapan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Andi Harun menilai wacana ini harus dilihat secara bijak dan proporsional, mengingat banyak aspek yang menyertainya termasuk sejarah dan keterlibatan masyarakat.
“Saya sudah dengar isunya. Menurut saya, tidak mudah IKN menjadi ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi itu banyak faktornya di antaranya kesejahteraan,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, penetapan ibu kota tidak hanya bergantung pada kesiapan fisik dan infrastruktur melainkan juga pada nilai-nilai histori yang melekat dan telah diwariskan oleh para tokoh pendiri Kalimantan Timur.
“Penetapan ibu kota itu bukan soal gedung atau fasilita tapi ada faktor histori dan ini tidak mudah. Kita harus libatkan tokoh-tokoh Kaltim ini tidak bisa top down,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah membuktikan pengambilan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat justru menimbulkan kontroversi dan perpecahan. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis dialog dan aspirasi masyarakat harus diutamakan.
“Manajemen pengambilan kebijakan bersifat top down tidak berbasis bottom up selalu menimbulkan kontroversi dan pro-kontra yang tak berkesudahan,” katanya.
Ia berharap wacana ini tidak dibawa terlalu serius apalagi sampai menimbulkan ketegangan antar warga.
“Saya berharap wacana terhadap pemindahan ibu kota Kaltim ke IKN kita batasi hanya sebatas diskusi akademik intelektual. Jangan terlalu serius, baper, karena kita harus menghargai tokoh-tokoh besar kita di masa lalu,” pungkasnya.
(*)
.jpeg)
