POLITIKAL.ID - Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan lapangan di kawasan Perumahan H Saleh, Loa Janan Ilir, Rabu (4/6/2025).
Dalam tinjauannya ini Andi Harun menekankan penanganan banjir di Samarinda bukan hanya soal anggaran dan infrastruktur tapi juga menyangkut kepedulian sosial koordinasi lintas sektor, serta kesadaran warga.
Andi Harun mengungkap bahwa kawasan Loa Janan Ilir terdampak oleh aliran air dari tiga sumber besar Waduk Barito, Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar IAIN dan aliran dari arah Purwajaya yang diduga kuat berasal dari aktivitas tambang PT Insani.
"Tekanan air di kawasan ini cukup berat. Tiga arah aliran besar bertemu di sini dan itu tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Harus ada kolaborasi antara pihak, termasuk dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga," jelas Andi Harun.
Andi Harun menambahkan bahwa pemerintah telah menyusun rencana pembangunan sodetan untuk mengalihkan sebagian aliran air dari Sungai Loa Lah ke Sungai Loa Janan dan kemudian ke Mahakam.
Namun, tantangan terbesar justru datang dari pemukiman warga yang berdiri di atas badan sungai bukan sekadar di bantaran.
"Ini bukan soal penertiban semata ada warga, ada masjid, ada banyak bangunan yang harus kita inventarisasi tapi aliran sungai tidak boleh terus-menerus terhambat kalau tidak bisa dibebaskan semua, paling tidak 10 meter dari sungai harus bersih dari bangunan," tegasnya.
Andi Harun mengungkapkan sudah menginstruksikan camat dan lurah untuk segera melakukan pendataan dan sosialisasi.
Ia juga menyampaikan bahwa jika anggaran sodetan dari provinsi tidak tersedia tahun ini maka Pemkot siap mengambil alih pengerjaannya agar tidak tertunda.
"Kita tidak bisa menunggu tahun depan kalau memungkinkan sodetan kita kerjakan dulu anggaran provinsi bisa kita alihkan untuk normalisasi sungai setelahnya," ujarnya.
Bukan hanya dari sisi teknis, ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat. Menurutnya, tanpa kerja sama warga, upaya pemerintah bisa sia-sia.
"Pemerintah punya kemauan, punya anggaran tapi kalau tidak didukung warga, tetap akan sulit. Jangan lupa, banjir bukan hanya soal air tapi soal kerugian pertanian, rumah, bahkan nyawa," ucapnya.
Ia juga menyinggung kebutuhan 10 unit pompa air untuk seluruh kota, dengan estimasi anggaran mencapai Rp 850 miliar.
Tak hanya berharap dari provinsi, Ia menyatakan siap menemui menteri-menteri terkait di Jakarta agar Samarinda mendapat dukungan pusat.
"Kami tidak akan lelah memperjuangkan ini. Tahun ini, kami mulai dari yang bisa dulu sisanya akan terus kami dorong hingga tuntas karena warga berhak atas lingkungan yang aman dan sehat," pungkasnya.
(*)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
