Menuju Pendidikan Tangguh Bencana, Pemkot Samarinda Bakal Relokasi Empat Sokolah

Rapat pembahasan Lokasi Tanah Banjir/ Longsor SMPN 48, SMPN 24, SMPN 27. (Dokpim Pemkot Samarinda)

POLITIKAL.ID – Di tengah tantangan alam yang kerap melanda wilayah Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmen nyata dalam membangun sistem pendidikan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Pemkot Samarinda mulai mengkaji relokasi empat sekolah yang terdampak banjir dan longsor. 

Langkah ini bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang tangguh terhadap risiko bencana alam.

Empat sekolah yang menjadi perhatian yakni SMPN 48 di Jalan Proklamasi, SMPN 24 dan SDN 013 di Jalan Suryanata, serta SMPN 27 di Jalan Batu Cermin.

Seluruhnya menghadapi kondisi yang berbeda, namun memiliki kesamaan aktivitas belajar kerap terganggu akibat kondisi lingkungan yang tidak stabil.

Rencana ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Samarinda Andi Harun, di Balai Kota pada Senin (3/11/2025). Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Asli Nuryadin, Kepala Bapperida Ananta Fathurrozi, serta perwakilan dari PUPR, BPKAD, BPBD, dan TWAP.

Dalam pemaparannya, Asli Nuryadin menegaskan bahwa setiap sekolah memiliki karakter masalah yang berbeda, sehingga solusi yang diambil pun tak bisa disamaratakan.

“Untuk SMPN 48, lokasinya satu gedung dengan SDN 004 dan SDN 016. Supaya tidak terlalu padat dan tetap nyaman, satu sekolah perlu dipindahkan. Kami mengusulkan SMPN 48 direlokasi ke Jalan Damanhuri, Perumahan Borneo SKM,” jelas Asli.

Adapun SMPN 24 dan SDN 013 di kawasan Suryanata kerap menjadi korban banjir setiap kali hujan deras melanda. Sementara SMPN 27 di Batu Cermin harus berhadapan dengan pergerakan tanah dan risiko longsor yang mengancam bangunan sekolah.

Menurut Asli, rencana relokasi dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan agar tidak menambah beban masyarakat.

“Kami ingin memastikan lokasi baru tetap mudah dijangkau oleh siswa. Idealnya, lahan pemerintah yang belum digunakan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah baru,” ungkapnya.

Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Andi Harun meminta agar relokasi dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan. Ia langsung memerintahkan BPKAD dan Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) meninjau lahan yang diusulkan oleh Disdikbud.

“Untuk SMPN 48, kita lihat dulu lahan Pemkot di Jalan Damanhuri, Perumahan Borneo SKM seperti yang diusulkan. Saya minta tim turun ke lapangan untuk memastikan kelayakannya,” tegas Andi Harun.

Namun, untuk SDN 013, Wali Kota menilai relokasi mungkin belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena lahan pemerintah berada cukup jauh dari kawasan padat penduduk dan pembangunan gedung panggung agar kelas tetap bisa digunakan meski kawasan sekitarnya tergenang.

“Konsep bangunan panggung ini bisa jadi alternatif sambil kita evaluasi sistem drainase di kawasan itu saya minta PUPR, BPKAD, dan TWAP meninjau langsung ke lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, terhadap SMPN 27 di Jalan Batu Cermin, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah lebih fokus pada mitigasi ketimbang relokasi.

“Kita tidak perlu buru-buru memindahkan sekolah yang penting, wilayah sekitar harus lebih aman. Saya minta Bidang SDA dan Bina Marga PUPR serta BPBD melakukan penilaian teknis agar langkah pencegahan bisa segera dijalankan. Hasilnya saya tunggu hari Jumat,” tandasnya.

Kepala Bapperida Samarinda, Ananta Fathurrozi, menggarisbawahi bahwa rencana relokasi sekolah tidak bisa dilepaskan dari grand design pembangunan kota. Menurutnya, Samarinda sedang mengembangkan konsep tata ruang terpadu yang memperhatikan aspek pendidikan, lingkungan, dan kebencanaan.

“Kami sedang menyiapkan desain besar pembangunan kota yang berkelanjutan. Rencana ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dan IKN. Jadi, relokasi sekolah harus masuk dalam peta besar pengembangan wilayah,” jelas Ananta.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pelindo dan lembaga terkait dalam penyusunan desain tata kota terutama di kawasan pelabuhan dan tepian Sungai Karang Mumus.

“Perencanaan kawasan pelabuhan, navigasi sungai, hingga pintu air akan dikoneksikan dengan area pendidikan dan permukiman jadi, semua saling terhubung agar pembangunan tidak tumpang tindih,” paparnya.

Ia juga menegaskan, hasil rapat kali ini masih bersifat awal minggu depan, tim gabungan akan meninjau ulang kondisi lapangan untuk memastikan lokasi paling tepat bagi sekolah-sekolah terdampak bencana.

“Ada yang harus dipindahkan karena banjir, ada juga yang cukup diperkuat konstruksinya. Prinsipnya, kami ingin memilih opsi paling efisien, aman, dan dekat dengan masyarakat,” katanya.

Dalam keterangan tambahan, ia menjelaskan dua kriteria utama dalam pemilihan lokasi sekolah baru jarak dekat dengan domisili siswa dan status lahan milik Pemkot Samarinda.

“Kita akan memprioritaskan lahan milik pemerintah supaya tidak perlu pembebasan tapi kalau memang tidak ada pilihan lain, pembebasan lahan juga disiapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkot tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum semua aspek teknis dan sosial dikaji secara menyeluruh.

“Kita punya dua opsi relokasi ke tempat yang lebih aman, atau rekayasa bangunan agar tahan terhadap kondisi ekstrem seperti banjir. Semua tergantung hasil evaluasi lapangan nanti,” ungkapnya.

(*)