Pemkot Samarinda Siapkan Langkah Mitigasi Hadapi Pengurangan Anggaran Transfer Pusat ke Daerah

Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diwawancara tim redaksi (Politikal.id)

POLITIKAL.ID – Pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, tak terkecuali Kota Samarinda.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut diperkirakan akan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, mengingat sebagian besar struktur keuangan daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

Menghadapi tantangan ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pihaknya langsung melakukan langkah mitigasi begitu kebijakan efisiensi APBN diumumkan resmi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

“Tidak banyak pilihan bagi pemerintah kota maupun kabupaten untuk beradaptasi dengan kebijakan efisiensi nasional. Karena rata-rata lebih dari 90 persen APBD di seluruh Indonesia masih dibiayai oleh dana TKD, seperti DBH, DAU, DAK, dan lain-lain,” jelas Andi Harun.

Ia membeberkan, pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran hingga 24,8 persen, diantaranya melalui pengurangan dana transfer ke daerah. Besarannya mencapai 50 persen, yang tentu berdampak serius pada kapasitas fiskal Pemkot Samarinda.

Namun, Andi Harun memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Samarinda akan tetap berjalan normal. Strateginya adalah dengan mengutamakan belanja yang benar-benar prioritas, sementara program yang bisa ditunda akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

“Belanja yang tidak prioritas kita tunda. Kita dahulukan untuk belanja yang sifatnya tidak bisa ditunda, seperti gaji pegawai, TPP pegawai, gaji honorer, P3K, hingga insentif pekerja lapangan daerah. Kalau itu sudah tercipta, maka stabilisasi pemerintahan tetap terjaga,” tegasnya.

Selain itu, untuk belanja modal pembangunan, Pemkot Samarinda akan menyesuaikan skala kegiatan sesuai kemampuan anggaran daerah. 

“Dengan begitu, meskipun ada tekanan akibat efisiensi nasional, layanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat tetap berlangsung,”ucapnya.

Menurut Andi Harun, mitigasi yang dilakukan dalam sepekan terakhir melibatkan seluruh jajaran Pemkot Samarinda. Koordinasi intensif dijalankan agar langkah adaptasi belanja tidak mengganggu program prioritas pembangunan.

“Walaupun berpengaruh besar kami memastikan pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

(*)