POLITIKAL.ID - Partai Kedailan Sejahtera (PKS) memuji sikap Presiden ke-5 sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tetap memberikan dukungan ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan keputusan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo tanpa berkoalisi merupakan sikap yang baik.
Ia menyebut keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan Prabowo tidak menjadi persoalan.
"(PDIP) di luar atau di dalam pemerintahan tidak masalah," kata Mabruri kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, memang saat ini diperlukan kerja sama semua pihak untuk menyukseskan program pemerintah.
"Sikap yang baik dari Bu Mega. Kondisi Indonesia sekarang memang perlu semua pihak berkolaborasi menyukseskan program pemerintahan Pak Prabowo," sambungnya.
Sebelumnya PDIP memastikan diri tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Politisi PDIP Guntur Romli usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui pertemuan ini berlangsung di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.
“PDI Perjuangan sampai sekarang juga masih berada di luar pemerintahan, tapi itu tidak menjadi penghalang keduanya bisa berkomunikasi,” ucap Guntur dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/4/2025).
Sebab, kata Guntur, dalam komunikasi antara Megawati dengan Prabowo, keduanya saling mengirimkan utusan.
“Kalau dari partai Gerindra biasanya Bapak Ahmad Muzani dari PDIP Perjuangan mbak Puan atau Mas Pramono Anung atau Mas Ahmad Basarah yang memang diminta menjadi apa perwakilanlah untuk menjadi perwakilan lah antara kedua tokoh tersebut,” kata Guntur.
“Intinya, posisi PDI Perjuangan ya sampai sekarang masih di luar pemerintahan, tapi terkait komunikasi itu tetap berjalan baik,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani
"Ya kira-kira seperti itu. Pokoknya begitu (PDIP di luar pemerintahan). Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Ketua MPR itu menyebut, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tidak akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, meskipun Megawati menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo untuk kepentingan rakyat.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” ujar Muzani.
(*)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
