Program MBG Disorot Imbas Kasus Keracunan, Luhut Minta jangan Dihentikan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan

POLITIKAL.ID - Program makan bergizi gratis (MBG) belakangan ini mendapat sorotan imbas kasus keracunan yang terjadi sejumlah daerah.

Akibat kasus keracunan ini sampai muncul desakan untuk menghentikan program MBG.

Namun desakan ini mendapat penolakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, program MBG sudah berjalan cukup bagus meski masih ada kekurangan dalam implementasinya.

Ia mengatakan semua butuh proses.

"Nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu," kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

"Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," tambah Luhut.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya juga turun ke lapangan untuk mengecek langsung data-data yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Luhut menyebut BGN terus melakukan perbaikan termasuk serapan anggaran yang sudah membaik dan penyerapan lapangan kerja sudah mencapai 380 ribu orang.

Luhut mengatakan perbaikan dalam program tersebut dilakukan bertahap. Dalam waktu tiga bulan ia yakin hasilkan jadi lebih baik.

"Ya masih ada yang kurang tentu, tapi saya kira kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya tidak mungkin lah. Tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini. Dan saya suka tadi itu penyerapan lapangan kerja," terang Luhut.

Terkait insiden keracunan, Luhut sudah meminta BGN melakukan sertifikasi layak higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Luhut kembali menekankan agar tak pesimis dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya wajar ada kekurangan karena program tersebut pertama kali dijalankan di Indonesia.

"Jangan terlalu terlalu pesimis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi nggak usah kita juga terlalu, tidak ada kalau ada yang kurang. Saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang ya kita barang baru ya pastilah ada di sana-sini," jelas Luhut.

Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program MBG dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.

Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.

"Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah," kata Ari dalam rapat tersebut.

(*)