POLITIKAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pembangunan jalan di Bumi Etam.
Memasuki kuartal terakhir 2025, instansi ini mengebut berbagai proyek pembangunan jalan di sejumlah wilayah, terutama di Kutai Barat dan Kutai Timur.
Langkah percepatan ini dilakukan bukan hanya untuk mengejar tenggat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga untuk menekan potensi timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.
“Menjelang penutupan tahun anggaran, fokus kita tentu percepatan. Semua diarahkan agar target fisik bisa tercapai dan serapan anggaran optimal,” ujar Kepala Dinas PUPR Kaltim, AM Fitra Firnanda, Selasa (14/10/2025).
Firnanda menjelaskan, percepatan dilakukan langsung di tingkat pelaksanaan. Pihaknya menerapkan strategi tambahan tenaga kerja, memperkuat ketersediaan alat berat, hingga mengatur sistem kerja bergilir atau shift malam untuk mempercepat progres di titik-titik strategis.
“Langkahnya harus dimulai dari lapangan. Kalau tidak turun langsung, sulit memastikan target selesai tepat waktu,” tegasnya.
Hingga pertengahan Oktober, realisasi anggaran di lingkungan Dinas PUPR Kaltim telah mencapai sekitar 56 persen. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring percepatan yang kini berlangsung di berbagai kabupaten dan kota.
“Proyek jalan tersebar di banyak lokasi, mulai dari Kutai Barat, Kutai Timur, hingga wilayah lain di Kaltim,” kata Firnanda.
Selain sektor jalan, Firnanda menyebut PUPR Kaltim juga tengah menuntaskan beberapa proyek penunjang lainnya, termasuk pembangunan Gedung Perawatan Pandurata di RSUD AW Syahranie Samarinda yang ditarget rampung tahun ini.
Meski demikian, ia menegaskan arah kebijakan PUPR tetap berpijak pada penguatan konektivitas antardaerah.
“Prioritas utama 2025 tetap pada pembangunan infrastruktur fisik, terutama jalan dan jembatan sebagai tulang punggung konektivitas wilayah,” ujarnya.
Langkah percepatan di akhir tahun ini juga disebut sebagai bentuk komitmen PUPR dalam menjaga efektivitas anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan proyek daerah.
Dengan kondisi geografis Kaltim yang luas serta mobilitas antarwilayah yang tinggi, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memperlancar arus logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin pembangunan di Kaltim tidak berhenti di atas kertas. Semua harus terlihat hasilnya di lapangan,” pungkas Firnanda.
(tim redaksi)