 24 Kota Samarinda.jpeg)
POLITIKAL.ID - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Kota Samarinda usai membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Jumat (15/8/2025).
Saat melakukan tinjauan, Andi Harun mengaku puas dengan kualitas yang disiapkan mulai dari ruang belajar, asrama, musala, ruang guru, kamar wali siswa, hingga fasilitas sanitasi.
“Sarana dan model pengelolaannya sudah setara dengan sekolah-sekolah maju di luar negeri, tinggal anaknya semangat belajar, orang tuanya mendukung,” ujar Andi Harun.
Andi Harun juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan tiga kementerian terkait Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian PUPR yang berkolaborasi merancang sekolah ini. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan meski inisiasi program berasal dari pusat.
“Nggak bisa sukses kalau hanya mengandalkan satu pihak. Kalau ada yang kurang, hukumnya wajib bagi pemerintah daerah untuk ikut melengkapi,” tegasnya.
Andi Harun menilai kehadiran sekolah ini menjadi peluang besar bagi Samarinda untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berbasis asrama dan berharap pembangunan fisik yang tersisa dapat selesai tepat waktu sehingga sekolah bisa beroperasi maksimal.
Dengan fasilitas yang memadai dan dukungan lintas lembaga, SRT 24 Kota Samarinda diharapkan mampu mencetak generasi berprestasi yang memiliki wawasan luas, keterampilan hidup, dan karakter kuat.
“Kalau semua pihak mau terlibat, hasilnya bukan hanya lulusan yang pintar, tapi juga mandiri dan siap bersaing,” tuturnya.
Kepala Sekolah SRT, Hasyim, memaparkan bahwa sekolah ini dilengkapi empat ruang asrama untuk putra dan putri, tambahan satu ruang asrama cadangan, empat ruang kelas, ruang wali asuh, dan fasilitas sanitasi yang terjaga.
“Untuk asrama putra dan putri dipisah, masing-masing dua ruang. Ada juga ruang wali asuh dan wali asrama. Toiletnya memadai, walaupun untuk malam hari anak-anak diarahkan menggunakan fasilitas di dalam,” jelas Hasyim.
Selain fasilitas fisik, ia juga menyebutkan perbedaan konsep Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) dibanding sekolah umum.
Jika di sekolah reguler MPLS hanya tiga hingga lima hari dan dikelola internal sekolah, di SRT MPLS berlangsung dua minggu dengan melibatkan lintas sektor dan kementerian.
“Pembinaan visi diserahkan ke TNI, ada materi dari BNN, BKKBN, Dinas Sosial, Diskominfo, dan lembaga lainnya. Tidak ada baris-berbaris atau bentak-bentak seperti di sekolah umum. Kita fokus membangun karakter, kemandirian, dan kebersamaan,” katanya.
Ia menambahkan, materi MPLS juga mencakup pengenalan budaya sekolah, tata cara hidup di asrama, hingga edukasi kesehatan dan teknologi informasi.
(*)
