POLITIKAL.ID - Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan kualitas harus menjadi pilar utama dalam setiap program pendidikan.
Oleh karenanya ia mengatakan kebijakan pendidikan gratis tidak cukup jika hanya fokus pada akses.
“Kalau kita hanya bicara akses, kita bisa saja puas dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tapi pertanyaannya, apakah lulusan kita mampu bersaing di pasar kerja? Jangan sampai kita mencetak pengangguran berijazah,” ujarnya dalam pertemuan bersama jajaran Pemprov Kaltim, Senin (5/5/2025)
Ia menyampaikan bahwa Samarinda saat ini menjadi kota dengan IPM tertinggi di Kalimantan Timur. Namun, ia tidak ingin terjebak dalam euforia angka semata.
“IPM itu hanya mengukur apakah ada sekolah apakah warganya sekolah, dan berapa persen yang melek huruf. Tapi IPM belum tentu mencerminkan kualitas SDM yang siap kerja,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembenahan institusi pendidikan agar tak hanya melahirkan lulusan tetapi juga menciptakan talenta yang siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif.
“Kalau kita tidak meningkatkan mutu pendidikan kita hanya akan bergantung pada belas kasihan dunia industri. Kita akan terus tertinggal oleh pencari kerja dari luar daerah. Kita tidak boleh kalah kualitas,” tegasnya.
Andi Harun juga mengusulkan agar program Gratispol yang digagas Pemprov Kaltim dilengkapi dengan reformasi kurikulum dan pelatihan vokasi.
“Pendidikan gratis itu penting tapi lebih penting lagi menjadikan institusi pendidikan kita sebagai pengungkit tempat lahirnya SDM unggul,” ucapnya.
Menyambung program gubernur yang juga menitikberatkan pada kesehatan dan infrastruktur pihaknya mengingatkan, ketimpangan kualitas SDM tetap akan menjadi batu sandungan jika tidak segera dibenahi.
“Kita perlu bergerak cepat anak-anak kita tidak boleh kalah dari mereka yang datang dari luar. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena kita lalai menyiapkan kualitas pendidikan sejak dini,” pungkasnya.
(*)
.jpeg)