POLITIKAL.ID - Kurangnya kontribusi alur sungai terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menilai hal ini sebagai dampak dari regulasi yang sudah usang dan minimnya keberanian pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi perairan.
“Selama puluhan tahun, tidak ada satu rupiah pun yang dihasilkan dari alur sungai untuk PAD. Ini bukan cuma kelalaian, tapi bentuk pembiaran yang sistematis,” ujar Sapto dengan nada prihatin, Senin (5/5/2025).
Ia menyebut bahwa Kalimantan Timur tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Menurutnya, sungai harus dilihat sebagai aset strategis, bukan hanya jalur transportasi.
“Kita butuh regulasi baru, bukan lagi pakai Perda tahun 1989. Ketinggalan jauh. Kalau Kalimantan Selatan bisa manfaatkan Sungai Barito untuk PAD, kenapa kita tidak?” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan, bila pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, maka langkah tegas perlu diambil demi kepentingan daerah.
“Ini soal keberanian politik. Ini bukan kepentingan segelintir orang, tapi masa depan ekonomi daerah,” pungkasnya.
(adv)
.jpeg)
