POLITIKAL.ID - Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua Komisi III, Ahkmed Reza Fachlevi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih serius memperhatikan wilayah tertinggal, khususnya Mahakam Ulu (Mahulu), yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur dasar.
Reza menyampaikan hal ini dalam pernyataannya pada Rabu (11/6/2025), menindaklanjuti sikap politik Fraksi Gerindra dalam pandangan umum terhadap Nota Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
“Pembangunan yang tidak merata hanya akan memperlebar kesenjangan antarwilayah. Wilayah seperti Mahakam Ulu harus menjadi perhatian serius, karena masih sangat minim infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, hingga irigasi,” ujarnya.
Menurut Reza, sekitar 80 persen kegiatan ekonomi di Kaltim masih terpusat di lima wilayah besar, yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dan terbatasnya pemerataan kesejahteraan. Jika hal ini terus berlanjut, potensi daerah tertinggal akan terus terabaikan.
“Padahal daerah-daerah di perbatasan dan pedalaman seperti Mahulu memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang besar. Tapi tanpa akses yang memadai, potensi itu tidak bisa digerakkan menjadi kekuatan ekonomi baru,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menekankan bahwa Pemprov harus mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan lintas desa serta mengoptimalkan sistem drainase yang bisa mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas warga.
“Dengan infrastruktur yang layak, daerah tertinggal bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, mengurangi beban urbanisasi ke wilayah kota, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh,” katanya.
Selain soal infrastruktur, Reza juga menyinggung pentingnya penguatan reformasi birokrasi untuk memperlancar program pembangunan. Menurutnya, kebijakan tanpa sistem birokrasi yang solid hanya akan macet di tataran administratif.
“Reformasi birokrasi harus nyata. Harus ada peta jalan yang jelas, terukur, dan tersosialisasi sampai ke level perangkat daerah, agar pelaksanaan pembangunan tidak tersendat di meja-meja birokrasi,” tandasnya.
Reza menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal pelaksanaan RPJMD agar arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang selama ini kurang terjangkau oleh pembangunan infrastruktur.
“Dewan tidak akan diam. Kami akan terus mengingatkan, mengawasi, dan mendorong agar pembangunan di Kaltim bukan hanya berpusat di kota, tapi juga menyentuh pelosok,” pungkasnya.
(Adv)
.jpeg)
 Bima Arya Sugiarto.jpg)
