POLITIKAL.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali merapikan formasi kabinetnya. Perombakan yang diumumkan hari ini menjadi reshuffle ketiga sejak awal pemerintahan, sekaligus menutup kekosongan di sejumlah pos kunci usai pergeseran besar pada awal September. Berikut rangkaian lengkap tiga kali reshuffle beserta jabatan yang berganti dan pejabat yang dilantik.
Reshuffle I - 19 Februari 2025
Langkah penyesuaian pertama fokus pada portofolio ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi:
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Satryo Brodjonegoro digantikan Brian Yuliarto.
Perombakan ini menandai penyesuaian arah kebijakan riset, inovasi, dan tata kelola pendidikan tinggi.
Gelombang kedua menyentuh lini ekonomi, koperasi, perlindungan pekerja migran, hingga kepemudaan. Presiden juga memisahkan urusan Haji dan Umrah dalam pos tersendiri.
Pejabat yang diberhentikan:
Menko Polkam: Budi Gunawan
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menpora: Dito Ariotedjo
Pejabat yang dilantik (8 September 2025):
Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
Wamen Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Catatan: Kursi Menko Polkam dan Menpora dibiarkan kosong sementara untuk menunggu penunjukan berikutnya.
Perombakan ketiga hari ini menuntaskan kekosongan sekaligus menyusun kembali lini pendukung kebijakan dan komunikasi pemerintah.
Pejabat yang dilantik (17 September 2025):
Menko Polkam: Djamari Chaniago
Menpora: Erick Thohir
Wamenaker: Afriansyah Noor (mengisi kursi yang lowong usai mundurnya pejabat sebelumnya)
Wamen LHK (Wamenhut): Rohmat Marzuki
Wamen Koperasi: Farida Faricha
Lembaga & staf pendukung:
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (PCO): Angga Raka Prabowo
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Sonny Sanjaya
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Naniek S. Dayang
Kepala LKPP: Sarah Sadiqa
Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas & Reformasi Polri: Ahmad Dofiri
Kepala Staf Presiden (KSP): Muhammad Qodari
Stabilisasi koordinasi keamanan melalui pengisian Menko Polkam diharapkan memperkuat sinkronisasi antarlembaga dalam isu pertahanan-keamanan dan penegakan hukum.
Konsolidasi kebijakan ekonomi pasca pergeseran di Kemenkeu dan Kemenkop memberi sinyal akselerasi program prioritas, dari pembiayaan hingga penguatan sektor riil dan UMKM.
Perlindungan pekerja dan kepemudaan mendapat dorongan baru lewat pengisian Wamenaker dan Menpora.
Penguatan komunikasi publik ditandai penyegaran PCO, agar sosialisasi program dan manajemen informasi pemerintah lebih terarah.
Pengadaan dan tata kelola belanja negara berpotensi kian efisien menyusul penunjukan kepala baru di LKPP.
Isu gizi dan layanan sosial diperkokoh dengan penempatan dua wakil kepala BGN, relevan dengan agenda layanan dasar dan peningkatan kualitas SDM.
Dengan formasi yang lebih lengkap, pemerintah menargetkan pelaksanaan program prioritas berjalan lebih taktis memasuki kuartal terakhir 2025 dan menyiapkan landasan kebijakan untuk 2026.
(Redaksi)
.jpeg)