POLITIKAL.ID - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk penanganan ruas jalan Barong Tongkok–Mentiwan. Proyek pembangunan ini dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2025 dan berlangsung hingga 2027.
Menurut Ekti, ruas jalan ini memiliki peran strategis karena menjadi satu-satunya akses penghubung antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Dua daerah ini belum memiliki jalan provinsi, sehingga jalan nasional ini menjadi satu-satunya jalur utama bagi masyarakat setempat.
“Kami tidak memiliki alternatif lain selain jalan ini. Jika perbaikannya dilakukan asal-asalan, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh warga yang menggantungkan hidup dari jalan tersebut,” tegas Ekti.
Selain jalur utama Barong Tongkok–Mentiwan, Ekti juga mengusulkan agar beberapa ruas jalan lain seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1–Muara Gusi, hingga Muara Gusi–Simpang Kalteng masuk dalam skema penanganan nasional. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama harus tetap pada ruas penghubung utama di pedalaman tersebut.
Ekti berkomitmen untuk terus mengawal proses pembangunan ini di tingkat provinsi dan mendorong pemerintah pusat agar memberi perhatian serius pada infrastruktur dasar di wilayah tertinggal.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tapi soal keadilan bagi masyarakat pedalaman agar tidak terus tertinggal hanya karena akses jalan yang buruk,” pungkasnya.
(Adv)
