POLITIKAL.ID - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, melontarkan kritik keras terhadap minimnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar di daerah, terutama jalan. Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5/2025).
Guntur mengungkapkan, banyak ruas jalan di Kaltim yang berstatus nasional, namun ketika mengalami kerusakan atau bencana seperti longsor, justru pemerintah daerah yang harus turun tangan untuk memperbaikinya.
“Banyak jalan yang statusnya nasional, tapi pemerintah daerah yang harus membangun dan memperbaikinya,” ujar Guntur.
Politikus PDIP dari Dapil IV Kabupaten Kutai Kartanegara itu mencontohkan ruas jalan Loa Janan menuju Museum Mulawarman di Tenggarong yang kerap mengalami kerusakan.
Meski tercatat sebagai jalan nasional, perbaikannya selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten.
“Padahal status jalan itu nasional. Tapi ketika longsor, kita yang sibuk membenahi. Seharusnya ini jadi perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Lebih jauh, Guntur menyoroti ketimpangan kontribusi dan imbal balik pembangunan antara pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sangat besar, khususnya dari sektor pertambangan dan migas. Namun, kontribusi tersebut belum diimbangi oleh pembangunan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat.
“Kita penyumbang besar bagi negara. Harapan kita pusat harus lebih fokus ke Provinsi Kaltim, terutama untuk infrastruktur jalan yang memang menjadi kewenangan mereka,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap status jalan nasional di wilayah Kaltim. Guntur menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih serta pemborosan anggaran.
“Status jalan ini diinventarisasi lagi, jangan sampai terus-terusan kita bangun jalan nasional pakai uang daerah. Ini harus dibicarakan serius dengan Bappenas dan kementerian teknis,” pungkasnya.
(Adv)
.jpeg)
