POLITIKAL.ID - Publik Tanah Air belakangan ini ramai memperbincangkan sebuah cuplikan video Presiden Prabowo Subianto yang tayang di bioskop sebelum pemutaran film. Video tersebut menampilkan potongan kegiatan, pernyataan, dan capaian program pemerintah, sehingga membuat penonton sempat kebingungan hingga akhirnya menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Menanggapi kehebohan itu, pihak Cinema XXI akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Corporate Secretary Cinema XXI, Indah Tri Wahyuni, menegaskan bahwa video tersebut bukan iklan komersial melainkan iklan layanan masyarakat (ILM) dari pemerintah. Pemutarannya pun sudah berakhir sejak 14 September 2025.
“Terkait hal ini yang dapat kami sampaikan bahwa Cinema XXI menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM),” jelas Indah, Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan, slot ILM tersebut memang rutin disediakan untuk berbagai kepentingan informasi publik dan tidak berlangsung permanen. Dalam kasus ini, penayangan video berlangsung selama sepekan, tepatnya 9–14 September 2025.
Dilansir dari detiknews, video itu menampilkan berbagai pencapaian program Prabowo dan kabinetnya. Beberapa di antaranya adalah:
Produksi beras nasional hingga Agustus 2025 mencapai 21.760.000 ton.
Sebanyak 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi.
20 juta penerima manfaat telah dijangkau Program Makan Bergizi Gratis sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.
80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan.
100 Sekolah Rakyat telah berdiri sebagai program pendidikan alternatif.
Setelah video berakhir, pihak bioskop memutar peringatan larangan merekam film seperti biasa sebelum film utama ditayangkan.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, juga ikut menanggapi isu ini. Ia menegaskan bahwa layar bioskop merupakan ruang publik yang wajar jika dimanfaatkan pemerintah untuk menyampaikan pesan.
“Layar bioskop, sebagaimana televisi, media luar ruang, dan lain-lain, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden nggak boleh?” ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
Menurutnya, tujuan utama penayangan video tersebut adalah sosialisasi program pemerintah agar masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan.
“Pesan-pesan pemerintah, sebagaimana pesan komersial, ditayangkan di waktu tunggu sebelum pemutaran film,” pungkasnya.
Meski sudah ada klarifikasi resmi, penayangan iklan Prabowo di bioskop tetap menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai cara kreatif untuk mendekatkan informasi pemerintah ke publik, sementara sebagian lainnya mengkritik karena dianggap berlebihan dan mengganggu ruang hiburan.
(Redaksi)
 Raja Juli Antoni.jpg)
.jpeg)