 Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer.jpg)
POLITIKAL.ID - Program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer mendapat tanggapan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).
Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak dari Komnas PA Lia Latifah mengatakan akan menemui Dedi Mulyadi untuk membahas rencana tersebut.
"Kami harus koordinasi dan juga harus tahu," ujar Lia Latifah, Rabu (30/4) dikutip dari CNN.
Lia mengatakan pihaknya ingin mengetahui detail perihal kebijakan tersebut.
Dia mengingatkan semua hal dalam pembinaan siswa nakal di barak TNI harus berperspektif anak. Jangan sampai kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar.
"Nanti harus dilihat juga tempatnya seperti apa, layak tidak untuk anak-anak, materi pendidikannya itu sesuai dengan anak-anak atau tidak. Terus nanti yang akan diberlakukan seperti apa, batasan mulai dari usia berapa sampai usia berapa, kemudian selama 6 bulan itu mereka diapain di dalam sana," kata Lia.
"Jangan sampai kayak misalnya sekarang kan ada lembaga sosial ketika ada anak-anak di jalanan terus kemudian diambil ke sana hanya ditampung sementara, hanya dilatih sekadarnya saja, tapi pada saat keluar tidak ada kesadaran bahwa yang mereka lakukan adalah salah," sambungnya mengingatkan.
Lia belum bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dengan pelibatan TNI dalam membina siswa nakal sebagaimana rencana Gubernur Jawa Barat tersebut.
Hanya saja, berdasarkan data Komnas PA, Lia menerangkan saat ini banyak menerima laporan perihal ketidakmampuan orang tua memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya. Banyak orang tua yang sering kali membiarkan anak-anak di luar tanpa ada pengawasan.
"Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas itu anak-anak melakukan tawuran. Bahkan, pada saat kita di Komnas itu mendampingi anak-anak yang waktu itu ikut tawuran di daerah Bekasi, di daerah Jakarta Barat, di daerah Jakarta Timur, pada saat kita bertemu itu menurut keterangan pihak kepolisian, ini anak sudah lebih dari dua kali ikut melakukan aksi tersebut," tutur Lia.
"Artinya kan tadi ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pengawasan kepada anak-anak itu sangat lemah," imbuhnya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat program mengirim siswa bermasalah ke barak TNI Polri. Program ini mulai diberlakukan 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan saat ini menyiapkan surat edaran (SE) terkait rencana itu.
Sejumlah daerah dan kepala sekolah pun, kata Dedi, menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program tersebut.
"Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan," kata Dedi usai mengikuti rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).
Ia pun mengungkap alasan ingin mengirim siswa bermasalah di Jabar ke barak TNI Polri untuk mengikuti kegiatan pendisiplinan.
Dedi menyebut rencana itu sudah dibicarakan dengan para pihak terkait dan mendapat dukungan masyarakat. Ia mengatakan banyak orang tua dan wali siswa yang tak sanggup lagi mengurus anaknya.
"Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi lagi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya," ucapnya.
(*)
