POLITIKAL.ID - Ketua Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan pandangannya terkait kinerja hampir satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, hampir satu tahun Prabowo dan Gibran memimpin Indonesia.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Utut menilai bahwa sejumlah langkah yang telah diambil oleh Presiden Prabowo menunjukkan niat baik dan keberpihakan terhadap rakyat.
"Pertama, satu, kita menghargai niat baik Bapak Presiden, dimulai dari rekonsolidasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu pertama, itu yang menjadi hulunya," ujar Utut kepada awak media, Rabu (15/10).
Pernyataan tersebut merujuk pada upaya Prabowo dalam merangkul berbagai elemen bangsa pasca-pemilu 2024, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat stabilitas politik dan sosial nasional. Rekonsolidasi nasional menjadi fondasi awal bagi pemerintahan Prabowo dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Utut juga menyoroti sejumlah program yang telah mulai dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, seperti konsep Danantara, Koperasi Desa Merah-Putih, dan upaya mewujudkan MBG.
Meski belum dijelaskan secara rinci, ketiga program tersebut dianggap sebagai bagian dari terobosan strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.
Ia menekankan bahwa kekurangan yang ada dalam pelaksanaan program-program tersebut lebih bersifat teknis dan bukan pada substansi kebijakan. Hal ini menunjukkan sikap kritis namun konstruktif dari PDI Perjuangan terhadap jalannya pemerintahan.
"Dari konsep Danantara, konsep Koperasi Desa Merah-Putih, dan mewujudkan MBG. Yang kedua adalah bahwa masih ada kekurangan, iya, tapi itu teknis," kata Ketua Komisi I DPR RI ini.
Menanggapi tiga kali reshuffle yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Utut menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
Namun lebih dari itu, ia juga mengaitkan reshuffle dengan proses penyempurnaan sistem kerja pemerintahan.
"Kalau reshuffle itu, satu, semua orang jawabnya itu hak prerogatif presiden. Kalau hemat saya, ini berkaitan dengan statement saya yang kedua tadi, prosesor dan unit prosesnya," imbuhnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa reshuffle dilakukan sebagai bagian dari evaluasi internal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja kabinet dalam menjalankan visi Presiden.
Catatan dari Partai NasDem
Selain dari PDIP catatan evaliasi juga datang dari Partai NasDem jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibra.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyoroti pentingnya peran para pembantu Presiden dalam menerjemahkan dan merealisasikan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh kepala negara, tetapi juga pada komitmen dan kapasitas para menteri serta lembaga pelaksana dalam menjalankan program-program strategis.
Dalam pernyataannya kepada awak media di NasDem Tower, Jakarta, pada Sabtu (11/10), Saan menyampaikan bahwa visi besar Prabowo harus menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran eksekutif. Ia menekankan bahwa program-program prioritas yang telah dirancang oleh Presiden bertujuan untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan negara, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dan tentu Prabowo dengan visi besarnya, dengan program-program prioritas dan strategisnya ini kan untuk kemajuan bangsa dan negara, kan juga untuk kemakmuran rakyat,” ujar Saan.
Saan menambahkan bahwa dalam satu tahun masa pemerintahan, penting bagi para menteri dan lembaga negara untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan visi tersebut. Ia menyebut bahwa pelaksanaan program tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Maka dari visi besar Pak Prabowo selama 1 tahun ini penting untuk bisa direalisasikan oleh para menteri, oleh lembaga maupun badan ya agar apa yang menjadi program-program prioritas,” lanjutnya.
Wakil Ketua DPR RI itu memberikan contoh program makan bergizi gratis (MBG) yang harus dieksekusi dengan baik oleh lembaga atau badan yang bertanggung jawab sebagaimana yang menjadi harapan presiden.
“Bagaimana misalnya Badan Gizi Nasionalnya bisa menjalankan semua visi besar pak Prabowo ini dengan baik,” ungkapnya.
“Menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen pelaksana untuk menjalankan visi dan visinya pak Prabowo,” tutup dia.
(*)
..jpeg)
 Kota Samarinda, Ismed Kusasih (tim redaksi).jpeg)
