Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030, Megawati Soekarnoputri, secara resmi kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai. Keputusan ini mengakhiri spekulasi yang sempat muncul setelah posisi Sekjen dirangkap sementara oleh Megawati pasca Kongres VI PDIP di Bali.
SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Puan Maharani, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang memicu spekulasi mengenai posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Puan menyebut bahwa akan ada kejutan terkait jabatan strategis tersebut.
SelengkapnyaSikap PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disambut positif Partai Gerindra. Politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sikap PDIP telah disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan dengannya. "Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya," kata Muzani.
SelengkapnyaPDI Perjuangan (PDIP) menyelenggarakan kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1/8/2025). Namun, agenda kongres berlangsung secara tertutup dan akses ke lokasi sangat dibatasi.
SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali pada Rabu (30/7/2025). Adapun acara hari ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan, 3.218 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, seluruh anggota Fraksi PDIP Perjuangan DPR RI, serta para kepala daerah dari PDIP. Bimtek PDIP tersebut sekaligus bagian dari program konsolidasi organisasi partai.
SelengkapnyaDewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memperingati peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996, sebuah tragedi kelam dalam sejarah partai yang hingga kini masih menyisakan luka. Peringatan ini digelar secara sederhana namun sarat makna, dimulai dengan tabur bunga di halaman kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (27/7/2025).
SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah memicu penolakan keras dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih ini menyebut putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum atau deadlock konstitusional.
SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa keputusan siapa yang akan mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP pasca-Kongres V mendatang sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum terpilih. Menurutnya, Kongres PDIP hanya akan memilih Ketua Umum, sedangkan penyusunan struktur pengurus pusat merupakan kewenangan mutlak dari ketua umum yang terpilih.
Selengkapnya