POLITIKAL.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan gebrakan layanan kesehatan gratis dan bermutu bertajuk GratisPol 2(GP-2).
Langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk meniadakan kesenjangan pelayanan kesehatan antara kota dan pelosok.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa GP-2 tidak boleh menjadi program setengah hati.
“Tidak boleh ada lagi warga Kaltim yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan hanya karena tinggal di perbatasan atau pedalaman. Prinsip kami jelas: tak ada yang tertinggal,” ujar Jaya.
Melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak April 2025, GP-2 dirancang fleksibel warga dengan BPJS aktif akan langsung dilayani sementara warga nonaktif akan otomatis diaktifkan tanpa denda saat mengakses layanan. Ini menjadi solusi cerdas bagi mereka yang terjebak status "tidak aktif" karena keterbatasan ekonomi.
“Saat warga datang untuk berobat tidak akan ditanya mampu atau tidak. Sistem langsung aktifkan kembali BPJS nya. Ini bukan belas kasihan ini keadilan,” tuturnya.
Didanai penuh dari APBD Kaltim, GP-2 juga akan menggandeng rumah sakit swasta dan klinik yang telah memenuhi standar mutu pelayanan.
“Dalam jangka pendek fokus diarahkan pada rawat jalan, kondisi darurat, dan layanan dasar namun ditargetkan berkembang hingga menanggung penyakit kronis dan rawat inap.” ungkapnya.
Sambil memetakan kebutuhan tenaga kesehatan dan infrastruktur, Pemprov mulai menyosialisasikan GP-2 di berbagai kabupaten/kota bagi warga seperti Siti, ibu rumah tangga di Kutai Timur, program ini datang bak angin segar.
“Selama ini kami takut ke dokter karena biaya kalau sekarang gratis dan mudah, ini sangat membantu,” pungkasnya.
(*)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
