Prabowo Beri Abolisi untuk Tom Lembong, Jokowi Beri Tanggapan

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)

POLITIKAL.ID - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan abolisi ke terdakwa kasus impor gula, eks Mendag Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).

Hal ini lantas mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia meyakini abolisi untuk Tom Lembong sudah melalui berbagai pertimbangan hukum dan politik.

"Saya kira telah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum perubahan-perubahan sosial politik yang sudah dihitung semuanya," kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/8).

Jokowi mengatakan Prabowo memiliki hak-hak istimewa yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang dasar kita pada presiden," ujarnya.

Jokowi enggan menanggapi lebih lanjut mengenai abolisi yang diberikan Prabowo kepada Tom Lembong tersebut.

"Ya ditanyakan ke Presiden. Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, sisi hukum, sosial politik. semuanya pasti menjadi pertimbangan sebelumnya," pungkasnya.

Istana memberikan penjelasan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan usulan abolisi untuk Tom Lembong.

Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kebijakan ini diambil juga karena merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 RI.

"Dalam tahun 2025 ini, pada rangkaian peringatan ke-80 RI, Pak Presiden memberikan kebijakan terhadap beberapa orang baik yang disebut kemarin dua nama maupun yang lain, yang memenuhi kriteria, untuk mendapatkan semacam abolisi," kata Juri di kantor presiden, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Juri juga menjelaskan prinsip presiden dalam memerintah. Yaitu, ingin merangkul semua pihak jika ingin maju.

"Intinya kalau kita ingin maju maka semua harus bersama-sama, bergotong royong, persatuan menjadi penting. Jadi semua elemen, semua unsur, semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan bapak presiden," katanya.

"Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan bapak presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi misalnya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai faktor mempererat, mempersatukan, seluruh elemen bangsa akan dilakukan bapak presiden," sambungnya.

(*)