Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Jadi Fokus Utama

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih

POLITIKAL.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa, 4 November 2025.

Rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, ini membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara tegas mengarahkan agar pemberdayaan masyarakat menjadi orientasi utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, pendekatan produktif harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang menyasar kelompok masyarakat rentan.

“Hari ini, Bapak Presiden mengundang rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar Muhaimin.

Optimalisasi Fasilitas Publik untuk UMKM

Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh fasilitas milik pemerintah untuk mendukung tumbuhnya pelaku UMKM di berbagai daerah.

Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan secara maksimal Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan agar 30 persen dari fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area digunakan untuk mendukung UMKM. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.

“Kita juga akan menjalankan program ‘Pasar 1001 Malam’ di mana fasilitas milik negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Tujuannya agar ada display, eksibisi, dan pemasaran yang efektif buat UMKM kita,” tambahnya.

Program ini dirancang untuk menghidupkan kembali aset-aset negara yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui akses pasar yang lebih baik.

Penguatan Kemandirian Petani

Selain sektor UMKM, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian petani sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pemerintah memprioritaskan penyediaan tanah dan alat produksi bagi masyarakat, khususnya kelompok desil 1 dan 2 yang merupakan lapisan ekonomi terbawah.

“Kita akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1. Teknisnya akan segera dimatangkan,” jelas Muhaimin.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pemerintah berharap dengan kepemilikan lahan dan alat produksi, petani dapat lebih mandiri dan berdaya saing.

Pembatasan Impor Barang Bekas

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas kebijakan pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai merugikan industri dalam negeri dan pelaku UMKM tekstil. Muhaimin menyebutkan bahwa barang bekas impor sering kali membanjiri pasar lokal dan menekan harga produk dalam negeri.

Kebijakan pembatasan ini diharapkan dapat melindungi pelaku usaha lokal serta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai produk buatan dalam negeri. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi barang bekas ilegal yang masuk ke pasar domestik.

Beasiswa dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Presiden Prabowo bersama jajaran menteri kabinet juga membahas program beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja ke luar negeri. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja global yang semakin kompetitif.

“Para lulusan SMA dan SMK yang mau ke luar negeri dipersiapkan beasiswa khusus. Insyaallah akan disiapkan Rp12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon-calon tenaga kerja yang bekerja dengan pasar luar negeri,” ungkap Muhaimin.

Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pelatihan bahasa asing, keterampilan kerja, serta sertifikasi internasional yang dibutuhkan oleh tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di pasar global. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan berbagai negara tujuan untuk memastikan proses penempatan tenaga kerja berjalan sesuai standar dan perlindungan hukum yang memadai.

Komitmen Pemerintah

Rapat terbatas ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, kemandirian petani, serta peningkatan kualitas SDM, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Langkah-langkah strategis yang dibahas dalam rapat tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait melalui program-program konkret di lapangan. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

(*)